SUKABUMIUPDATE.com – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mendorong penerapan teknologi blockchain di seluruh pemerintahan daerah (pemda) di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat keamanan data dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut.
Bey Machmudin menyampaikan hal tersebut usai membuka Local Government Blockchain Forum and Festival 2024 di Hotel Pullman, Kota Bandung, pada Rabu (6/11/2024). Acara ini diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat bekerja sama dengan Indonesia Blockchain Society, dan dihadiri oleh perwakilan dari pemda, pemerintah pusat, BUMN, BUMD, pelaku industri, serta akademisi.
Dalam kesempatan tersebut, Bey Machmudin menjelaskan bahwa teknologi blockchain yang berbasis kriptografi memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem pemerintahan yang transparan dan efisien. Menurutnya, penerapan teknologi ini akan mendukung keterbukaan informasi, mempermudah proses perizinan, dan meningkatkan pelayanan publik secara keseluruhan.
"Ini adalah inisiasi kami untuk pemerintah kabupaten/kota di Jabar agar lebih percaya dan lebih aktif dalam menggunakan teknologi blockchain untuk mendukung keterbukaan, pelayanan publik yang lebih baik, dan penyederhanaan perizinan," ujar Bey.
Baca Juga: Jabar Jago Wacana Miskin Eksekusi, Catatan Hasim Adnan Soal Kinerja Pemprov Jabar
Bey menyebutkan bahwa teknologi blockchain dapat diterapkan di berbagai sektor pelayanan publik, seperti pembayaran pajak, aplikasi Sapawarga (aplikasi layanan masyarakat), transparansi anggaran, hingga pengelolaan data pensiun. "Blockchain bisa diimplementasikan untuk semua layanan karena sudah pasti aman," jelasnya.
Provinsi Jawa Barat, yang dikenal sebagai pionir dalam inovasi digital, terus berupaya untuk tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi. Bey Machmudin menegaskan pentingnya adaptasi terhadap disrupsi digital, khususnya dalam mengelola tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan aman.
"Jangan sampai ketinggalan dalam teknologi ini. Jabar harus selalu terdepan dalam inovasi digital," kata Bey.
Meskipun teknologi blockchain sudah dikenal di Indonesia, penerapannya dalam sektor pemerintahan masih tergolong baru. Untuk itu, Bey berharap para pemangku kebijakan di Jawa Barat, terutama kepala daerah dan pejabat eselon II, dapat memahami logika dan prinsip dasar teknologi ini, agar bisa segera diterapkan dalam pemerintahan daerah masing-masing.
"Blockchain ini walaupun sudah lama, tapi untuk pemerintahan masih terbilang baru. Yang penting, para kepala daerah dan eselon II paham dulu logikanya seperti apa," tutup Bey.
Sumber : jabarprov.go.id
