TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
bankbjb

UMP 2023 Naik, Simak Tips Kelola Uang Supaya Bisa Investasi dan Tak Boros

Mengelola dana untuk Investasi saat UMP naik adalah hal bagus supaya keuangan tetap stabil.

Selasa 29 Nov 2022, 15:15 WIB

Ilustrasi Investasi saat terjadi kenaikan UMP pada 2023. | Foto: Freepik.com

SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Provinsi telah memberikan pengumuman besaran UMP 2023 di masing-masing wilayah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, kenaikan upah dibatasi maksimal 10 persen.

Enam provinsi di Pulau Jawa, kenaikan UMP 2023 berkisar 5 persen sampai 8 persen. Dan presentasi kenaikan upah di DKI Jakarta menduduki peringkat paling rendah.

Dan berikut daftar lengkap UMP 2023 di Enam Provinsi Pulau Jawa yang sudah diumumkan seperti mengutip dari Tempo.co:

  • DKI Jakarta: Naik sebesar 5,6 persen menjadi Rp 4.901.798
  • Banten: Naik 6,4 persen menjadi Rp 2.661.280
  • Yogyakarta: Naik 7,65 persen menjadi Rp 1.981.782
  • Jawa Timur: Naik 7,86 persen menjadi Rp 2.040.244
  • Jawa Barat: Naik 7,88 persen menjadi Rp 1.986.670,71
  • Jawa Tengah: Naik 8,01 persen menjadi Rp 1.958.169,69

Jawa Barat sendiri menempati peringkat kedua sebagai wilayah yang mengalami kenaikan tertinggi di Pulau Jawa.

Baca Juga: Jabar Naik 7,8 Persen, Daftar UMP 2023 Terbaru Masing-masing Provinsi di Indonesia

Namun, sayangnya ada empat Kabupaten yang tidak mengalami kenaikan UMP, diantaranya yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kab Purwakarta, dan Kabupaten Karawang.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi pada Senin, 28 November 2022 kemarin.

Taufik mengatakan, jika mengikuti PP 36 tahun 2021 formula penghitungan upah minimum yang berlaku tahun ini maka kenaikan UMP di Jawa Barat maksimal hanya 6,5 persen.

“Kemudian di kabupaten/kota, yang tertinggi hanya 3 persen. Dan ada 4 kabupaten yang tidak bisa naik karena ada faktor pembatasnya seperti Kabupaten Bekasi, Purwakarta, Bogor, dan Karawang. Dengan Permenaker ini minimal semua daerah mendapat kenaikan di atas inflasi,” jelas Taufik.


Halaman :
Berita Terkait
BERITA TERPOPULER
Berita Terkini
x