SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, mendorong terbukanya akses lowongan kerja (loker) yang transparan dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli). Dorongan ini disampaikan menyusul diluncurkannya program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) oleh jajaran Polres Sukabumi.
Hal tersebut diungkapkan Hamzah usai menghadiri peluncuran program Poliran secara daring di Aula Mapolres Sukabumi, Palabuhanratu, Rabu (11/11/2026). Menurutnya, upaya memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Sukabumi membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat.
Kehadiran program Poliran yang dirangkaikan dengan kegiatan bursa kerja (Job Fair) dinilai dapat menjadi pintu masuk strategis untuk mempertemukan kebutuhan dunia industri dengan masyarakat pencari kerja (pencaker).
"Program Poliran ini memiliki nilai strategis, karena tidak hanya membantu masyarakat memperoleh informasi pekerjaan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap potensi praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen. Persoalan pengangguran tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Dunia usaha, lembaga pelatihan kerja, dan aparat penegak hukum perlu mengambil peran agar peluang kerja dapat diakses masyarakat secara lebih luas," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Baca Juga: Buka Akses Loker dan Sikat Pungli, Pemkab Sukabumi Sambut Baik Program Poliran Polri
Tekankan Transparansi Rekrutmen dan Hapus Percaloan
Lebih lanjut, Hamzah menegaskan bahwa kehadiran Poliran dan Job Fair harus memberikan dampak nyata bagi warga. Pelaksanaan di lapangan wajib diikuti dengan mekanisme yang jelas agar masyarakat memperoleh informasi lowongan secara terbuka dan merata.
Ia menekankan aspek transparansi dalam setiap tahapan penerimaan tenaga kerja. Masyarakat harus mendapatkan hak dan kesempatan yang sama tanpa dibebani pungutan biaya maupun praktik percaloan.
"Saya juga mendorong agar perusahaan menyampaikan persyaratan pekerjaan secara jelas sehingga pencari kerja dapat mempersiapkan kompetensinya sesuai kebutuhan industri," tegas Hamzah.
Baca Juga: Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Dukung Program Poliran Polri, Siap Sinergi Perluas Lowongan Kerja
Pengawasan DPRD dan Sinergi Ekosistem Ketenagakerjaan
Selain memperluas ketersediaan lowongan, persoalan kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan juga perlu mendapat perhatian serius. Keterlibatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dalam program Poliran diharapkan mampu mendongkrak kompetensi calon tenaga kerja lokal.
Hamzah meminta pemerintah daerah memastikan informasi lowongan, pelatihan kerja, dan kebutuhan industri terhubung dalam satu ekosistem ketenagakerjaan yang terintegrasi. Dengan begitu, bursa kerja tidak sekadar menjadi ajang pertemuan seremonial, tetapi juga sarana memetakan kebutuhan tenaga kerja riil di Kabupaten Sukabumi.
Sebagai wakil rakyat, ia memastikan pihak legislatif akan mengawal jalannya program kolaboratif ini. DPRD Kabupaten Sukabumi berkomitmen melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi secara berkala guna menjamin program tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
"Upaya ini diharapkan memperkuat langkah Kabupaten Sukabumi dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (adv)
