SUKABUMIUPDATE.com - PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) yang merupakan perusahaan milik Raffi Ahmad akhirnya buka suara terkait penemuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian.
Pihak RANS mengaku telah menerima kontrak kerja sama promosi senilai sekitar Rp. 14,7 miliar dari Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada PT Rans Animasi Indonesia.
Pengakuan tersebut secara tidak langsung mengonfirmasi dana pemerintah untuk jasa influencer dan produksi konten digital yang nilai kerja samanya mencapai Rp14.696.955.002 sepanjang periode 2024-2026.
Mengutip dari Suara.com, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, 10 November 2026, Sekretaris RANS Chintami M. Sihombing menjelaskan, nilai kontrak tersebut terdiri atas kampanye promosi Kemenbud sekitar Rp3,9 miliar dan tiga kampanye KKP senilai Rp10,8 miliar.
Dari kerja sama tersebut, kampanye Kemenbud menghasilkan 25 output, sementara tiga kampanye KKP menghasilkan 120 output. Dengan demikian, total pekerjaan yang diselesaikan mencapai lebih dari 150 output berupa konten kreatif, kehadiran dalam acara, hingga berbagai aktivitas promosi digital.
"Perseroan mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait, sebagai bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel," jelas Chintami dikutip dari Suara.com pada Rabu, (11/11/2026).
Baca Juga: ICW Ungkap Anggaran Influencer Rp14,7 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad
RANS juga memberikan penjelasan mengenai besarnya nilai kontrak yang menjadi sorotan ICW. Perusahaan mengklaim angka tersebut dihitung berdasarkan commercial rate card yang selama ini digunakan untuk melayani klien lainnya.
Perhitungan tidak hanya mempertimbangkan jumlah unggahan atau publikasi di media sosial. Ada sejumlah komponen lain yang masuk dalam nilai kontrak, mulai dari produksi konten, biaya perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air, hingga berbagai aktivitas promosi lainnya.
RANS mengklaim keempat kampanye tersebut secara kumulatif telah menghasilkan lebih dari 52,6 juta views di berbagai kanal digital.
Adapun kerja sama dengan Kemenbud berkaitan dengan promosi museum-museum di Indonesia melalui konten interaktif. Sementara dengan KKP, RANS memproduksi dan menyebarluaskan konten edukasi mengenai potensi sumber daya laut dan industri perikanan nasional.
Dalam salah satu program bersama The Dudas-1, RANS mengemas edukasi melalui konsep perjalanan dan touring. Materinya mencakup budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.
Di tengah penjelasan mengenai nilai kontrak, posisi Raffi Ahmad menjadi perhatian karena dirinya bukan hanya pemegang saham mayoritas RANS, tetapi juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP).
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai potensi konflik kepentingan, terutama karena perusahaan yang dimilikinya memperoleh proyek dari instansi pemerintah.
RANS menyatakan memahami perhatian publik tersebut. Namun, perusahaan menegaskan bahwa ekosistem dan kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP) seperti The Dudas-1 telah dibentuk sejak pertengahan 2024 dan memproduksi sekitar 90 konten.
Baca Juga: Desta, Ariel NOAH, dan Gading Marten Buka Suara soal Dana Endorse KKP Rp14,7 Miliar
Artinya, menurut RANS, pengembangan bisnis tersebut sudah berjalan sebelum Raffi Ahmad dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024 dan sebelum penunjukan kerja sama dari kementerian.
Perusahaan juga menegaskan seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional melalui prosedur pengadaan dan regulasi yang berlaku, termasuk melalui platform Inaproc.id maupun e-catalogue.com yang dapat diakses publik.
Temuan ICW sebelumnya menyoroti pengadaan jasa influencer dengan nilai hampir Rp14,7 miliar dari KKP dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kepada RAI milik Raffi Ahmad selama periode 2024-2026.
Sumber: Suara.com
