SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dilla Nurdian menerima keluhan masyarakat soal pelayanan di RSUD Palabuhanratu. Hal ini ia sampaikan saat kegiatan Reses Kedua yang digelar di Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Rabu (7/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga menyampaikan keluhannya terhadap kualitas layanan di RSUD Palabuhanratu, terutama terkait kekurangan tenaga medis dan ketersediaan obat. Keluhan terbesar datang dari pasien BPJS berbayar yang masih harus membeli obat di luar rumah sakit karena persediaan obat yang kosong.
"Banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan. Mereka masih harus membeli obat di luar, padahal sudah menggunakan BPJS berbayar. Bahkan ada yang harus mencari obat sendiri dari satu tempat ke tempat lain karena kurangnya personel di RSUD Palabuhanratu," ungkap Dilla kepada sukabumiupdate.com.
Baca Juga: Dengar Suara Petani hingga UMKM, Reses DPRD di Walangsari Sukabumi Jadi Wadah Aspirasi Warga
Ia menyayangkan kondisi itu dan menyatakan tidak sepatutnya terjadi, apalagi di rumah sakit pemerintah yang menjadi rujukan utama masyarakat Sukabumi. "Ini harus ditelusuri. Mengapa pasien BPJS masih harus beli obat di luar. Harus ada solusi agar masyarakat tidak terus dirugikan dan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi," jelasnya.
Menurut Dilla, keluhan ini menunjukkan kekurangan tenaga medis menjadi akar dari berbagai persoalan pelayanan, termasuk pasien atau keluarganya yang terpaksa mencari dan membeli obat sendiri ke luar rumah sakit. "Padahal BPJS itu berbayar dan seharusnya mencakup obat-obatan. Kami dorong untuk ditelusuri dan diselesaikan," kata dia.
Sebagai Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Dilla menyatakan akan segera membahas persoalan ini bersama rekan-rekannya di komisi dan pihak terkait. Ia berkomitmen memperjuangkan perbaikan layanan kesehatan di RSUD Palabuhanratu.
"Kita akan perjuangkan semaksimal mungkin agar ke depan tidak ada lagi permsalahan seperti ini. Memang ada prosedur yang harus diikuti, tetapi kami dari Komisi IV akan terus mendorong agar solusi bisa segera diwujudkan," katanya. (ADV)
