SUKABUMIUPDATE.COM - Partisipasi masyarakat dalam hal membangun desa adalah sebuah keniscayaan, di mana pengaruhnya sedikit banyak memberi kontribusi terhadap kemajuan pembangunan. Tidak terkecuali keikutsertaannya dalam sosialisasi penyusunan anggaran desa agar lebih transparan.
Desa Cisarua lebih terbuka dalam pengelolaan keuangan, transparansi tersebut dapat terlihat melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Cisarua tahun 2015.
Sosialisasi penyusunan anggaran desa pun dilakukan oleh Kepala Desa Cisarua Kosasih, Pemerintah Kecamatan Nagrak, bersama BPD, para ketua RT dan RW, ketua lembaga-lembaga desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK (TP-PKK), Karang Taruna, Majelis Ulama Indonesa, Kader Posyandu, Perlindungan Masyarakat (Linmas), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan tokoh masyarakat.
LPPD ini memaparkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pelayanan, serta pembinaan, hingga pemberdayaan masyarakat selama kurun satu tahun.
“Papan proyek kegiatan dan prasasti selalu dibuat. Di akhir kegiatan, kami membuat berita acara setiap selesai kegiatan yang di dalamnya memuat sumber anggaran.Besarnya anggaran, volume, dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua RW di wilayah kegiatan. Misal Ketua Pengelola PAUD (pendidikan anak usia dini-red) saat membangun gedung, ketua BPD dan kepala desa pun ikut menandatangani. Tujuannya agar semua mengetahui lalulintas anggaran ini alokasinya ke mana saja,†ungkap Yan Victor M, Sekretaris Desa Cisarua kepada sukabumiupdate.com.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Cisarua dilakukan melalui musyawarah terbuka untuk umum, di mana masyarakat yang ingin mengetahuinya, dapat mengikuti jalannya musyawarah secara langsung.
Transparansi LPPD ini merupakan bagian pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat desa, alhasil Desa Cisarua mendapatkan apresiasi cukup baik dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Nagrak. Sehingga hal ini bisa menjadi contoh bagi desa lainnya di Sukabumi dalam hal transparansi anggaran desa.
