SUKABUMIUPDATE.com - Warga Sukabumi merespons rencana pemerintah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk membeli Minyak Goreng Curah Rakyat atau MGCR. Sosialisasi dan masa transisi sudah dimulai sejak Senin, 27 Juni 2022 hingga dua pekan ke depan.
Pedagang sembako di Pasar Gudang Kota Sukabumi, Iwan (26 tahun), mengatakan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk membeli minyak goreng akan menyulitkan pembeli. Menurutnya, pembelian minyak goreng menggunakan KTP pun sudah banyak ditolak warga.
"Kemarin pakai KTP juga sudah tidak mau. Ribet katanya. Apalagi saat banyak pembeli," kata Iwan kepada sukabumiupdate.com saat ditemui di tokonya pada Rabu (29/6/2022).
Iwan menyebut pembelian minyak goreng menggunakan KTP masih berjalan. Ia tak punya pilihan, selain mengikuti kebijakan ini. Namun, Iwan mengatakan banyak pembeli yang usia lanjut sehingga menyulitkan, apalagi nanti harus lewat scan QR Code aplikasi Peduli Lindungi.
Toko sembako Iwan saat ini mendapat kuota minyak curah kurang lebih 20 jeriken (satu jeriken berisi 20 liter) per hari dari distributor. Minyak goreng tersebut dijual Rp 14 ribu per liter dengan pembelian minimal 20 liter. Tetapi, kadang Iwan melayani warga yang beli satu atau dua liter.
"Intinya kita mungkin bisa mengikuti (pakai aplikasi Peduli Lindungi). Tapi pembelinya belum tentu," kata dia.
Salah satu warga, Ningsih (45 tahun), menyebut rencana pemerintah menerapkan kebijakan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sangat merepotkan alias ribet. "Inginnya biasa. Pakai KTP juga sama. Inginnya langsung," ucapnya.
Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan penerapan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi bukan sesuatu hal baru. "Aplikasi Peduli Lindungi sudah standar, semua orang punya. Jadi bukan sesuatu hal yang aneh," kata Fahmi.
Menukil tempo.co, pemerintah mengeklaim penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk membeli Minyak Goreng Curah Rakyat atau MGCR adalah menjaga harga minyak goreng untuk empat sisi, yaitu bagi masyarakat, produsen, distributor, dan pengecer.
"Kebijakan ini tidak dilakukan untuk mempersulit, kita mencari solusi yang sudah sering digunakan masyarakat yaitu dengan menggunakan Peduli Lindungi dan sambil jalan sistemnya, kita ingin ada kontrol," kata Rachmat Kaimuddin Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
