TASIKMALAYA, JAWA BARAT - Saat ini perkembangan pandemi di wilayah KPPN Tasikmalaya semakin terkendali dengan ditandai oleh melandainya kasus yang terkonfimasi positif Covid-19.

Berdasarkan data yang dirilis oleh PIKOBAR (Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat) per 30 November 2022 di wilayah Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, dan Kab. Pangandaran jumlah kasus terkonfirmasi positif akitf sebanyak 1 kasus dengan akumulasi positif aktif 494 kasus, pasien sembuh 14 orang dengan akumulasi sembuh 57.345 orang dan kasus meninggal 1 orang sehingga akumulasi meninggal sebanyak 1.553 orang.

Penurunan kasus aktif tersebut berkat adanya kerja sama pemerintah daerah serta peran masyarakat dalam melaksanakan vaksinasi dan menjalankan protokol kesehatan.

Di sisi lain, telah terjadi perkembangan ekonomi global yang penuh gejolak ketidakpastian sebagai akibat perang Rusia dan Ukraina. Hal ini mengakibatkan pergeseran resiko dari pandemi Covid-19 kepada konflik perang Rusia vs Ukraina.

Tekanan ekonomi global tersebut menghasilkan Inflasi global yang melonjak akibat supply disruption karena pandemi dan perang, dikombinasi dengan excessive stimulus fiskal dan moneter sebelum dan selama pandemi di negara maju. Efek domino tekanan ekonomi global mengakibatkan pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga yang menyebabkan volatilitas pasar keuangan global, capital outflow, pelemahan nilai tukar dan lonjakan biaya utang (cost of fund).

28 negara antri menjadi pasien IMF sebagai akibat memiliki rasio utang sangat tinggi diatas 60-100% PDB, biaya utang dan revolving (refinancing) risks naik tajam, serta potensi default >60 negara melonjak. Potensi stagflasi karena pelemahan ekonomi global disertai inflasi tinggi merupakan kombinasi yang sangat berbahaya dan rumit bagi kebijakan ekonomi.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tasikmalaya sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan per 30 November 2022 telah tersalur sejumlah dana APBN di wilayah Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar dan Kab. Pangandaran. Penyaluran tersebut dalam rangka melaksanakan 3 fungsi APBN, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Penyaluran APBN menjadi sangat penting dan krusial di tengah usaha pemerintah mengendalikan pandemi dan menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) per 30 November 2022, realisasi pendapatan negara sampai dengan bulan November 2022 tumbuh 18,63 % dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Pajak Penghasilan mengalami pertumbuhan yang cukup bagus, karena membaiknya kondisi perekonomian dengan meningkatnya penerimaan PPh sebesar 35,46 % (m-to-m) dari Rp 566,01 miliar di 2021 menjadi Rp766,38 miliar pada November 2022, yang terbesar pada sektor Non Migas, yaitu industri pengolahan dan sektor perdagangan.

PPN juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, karena adanya kenaikan tarif PPN dan membaiknya kondisi perekonomian, dengan peningkatan sebesar 8,92 % (m-to-m) dari Rp 376,52 miliar pada November 2021 menjadi Rp 410,16 miliar di November 2022, dimana kenaikan terbesar berasal dari sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan Target penerimaan pajak di wilayah KPPN Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1,08 triliun.

Pendapatan negara dari sisi penerimaan pajak untuk wilayah KPPN Tasikmalaya s.d. November 2022 telah mencapai Rp1,23 triliun atau 114,21 % dari target penerimaan sebesar Rp1,08 triliun. Secara kumulatif, kinerja penerimaan secara konsisten menunjukkan peningkatan setiap bulannya sejalan dengan pemulihan ekonomi.
Sektor bea masuk kembali menguat di periode November 2022.

Penyumbang utama bea masuk dari komoditi kawasan berikat garmen terus menguat dengan sumbangan Bea Masuk hampir menyentuh angka 433 juta dari target 185 juta rupiah, terjadi kenaikan sebesar 237 % . Sedangkan cukai yang berasal dari rokok di periode November 2022 telah mencapai 21,27 miliar dari target 28,34 miliar atau telah mencapai 75,04 %. Dari sektor bea dan cukai, wilayah KPPN Tasikmalaya telah mengumpulkan penerimaan s.d. November 2022 sebesar Rp 21,70 miliar atau 76,08% dari target APBN Tahun 2022.

Selain pendapatan dari sektor pajak dan bea cukai, juga terdapat pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Pendapatan Badan Layanan Umum (Poltekes) dan PNBP Lainnya. Kontribusi Pendapatan BLU s.d. November 2022 di wilayah KPPN Tasikmalaya mencapai Rp 22,89 Miliar dan PNBP Lainnya sebesar Rp194,11 Miliar.

Berdasarkan data OMSPAN per 30 November 2022 secara keseluruhan realisasi belanja negara hanya mengalami kenaikan sebesar 6,63% (YoY), seiring belanja pemerintah pusat mengalami penurunan dengan menurunnya belanja penanganan pandemi Namun Belanja Pemerintah Pusat berupa Belanja Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini diakibatkan dari kenaikan alokasi pagu berupa desentralisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) BOS serta pemenuhan syarat salur, yaitu laporan penggunaan Dana Desa.

Agregat realisasi Belanja Negara sebesar Rp 4,33 Triliun dari pagu Rp 5,15 Triliun atau 84,05%. Dilihat lebih dalam, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp 2,63 Triliun dari pagu Rp 3,28 Triliun atau 80,19%. Utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional Satker K/L, program kegiatan Satker K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pembayaran bantuan sosial.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 16 Tahun 2022, gaji ke 13 telah dibayarkan dengan pertimbangan berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, dianataranya melalui pembelanjaan aparatur negara sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sisi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Realisasi Transfer ke Daerah s.d 30 November 2022 sebesar Rp 1,69 Triliun dari pagu Rp 1,86 Triliun atau 90,86 yang didominasi oleh komponen Belanja Perrimbangan Dana Transfer Khusus DAK Fisik dan Non Fisik sebesar Rp 952,24 Miliar disusul kemudian Belanja Dana Desa sebesar Rp 744,34 Miliar, hal ini menunjukan bahwa kegiatan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Transfer ke Daerah masih di dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan horizontal mismatch (pemerataan wilayah).

Realisasi belanja untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2022 per 30 November 2022 sebesar Rp 3,2 Miliar menurun sangat tajam bila dibandingkan per 30 November 2022 sebesar Rp. 27,63 Miliar atau -88,31 % hal ini diakibatkan realokasi belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Melihat data tersebut, penyaluran dan kinerja APBN sebagai fungsi distribusi dan stabilisasi ekonomi di wilayah KPPN Tasikmalaya optimis akan tercapai dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi di kawasan Priangan Timur.

Penulis: Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Tasikmalaya Iman Firmansyah,S.E.

(Tulisan ini merupakan opini pribadi, tidak mencerminkan kebijakan organisasi)