Beras Terancam Langka, Slamet Desak Pemerintah Benahi Tata Niaga Secara Total
Slamet menegaskan kebijakan pangan nasional harus menjamin tiga prinsip utama.
Slamet menegaskan kebijakan pangan nasional harus menjamin tiga prinsip utama.
Slamet mendesak pemerintah segera mengidentifikasi sumber utama pencemaran.
Bencana ini bukan yang pertama, dan bukan pula yang terakhir jika kita tidak segera berbenah.
Kemenhut RI melalui Bapedas Citarum hadir sebagai narasumber teknis.
Slamet menyoroti dua persoalan utama yang menghambat pertanian secara umum.
Slamet mengungkapkan dirinya telah menemukan beberapa indikasi ketidaksesuaian.
Terdapat indikasi distribusi beras SPHP di lapangan banyak yang tidak tepat sasaran.
Slamet menyoroti pentingnya penataan ulang perizinan dan tata kelola pulau kecil.
Titik tambang ini menjadi kontributor bencana di Sukabumi beberapa waktu lalu.
nama Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet, dicatut pihak tak bertanggung jawab di media sosial Facebook
Kunjungan kerja ini dilakukan untuk menyerap aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Drh Slamet konsisten membela dan memperjuangkan nasib petani.
Kelompok Tani Sejahtera adalah salah satu penerima manfaat bantuan pengembangan ternak ruminansia.
Slamet mengatakan pertemuan dilakukan berkaitan dengan kegiatan hutan wakaf yang diprakarsai MUI Pusat.
Masyarakat menyampaikan sejumlah harapan kepada Slamet selaku legislator asal daerah pemilihan Sukabumi yang sebelumnya juga sudah mengunjungi Puncak Buluh.
Wacana impor ini berpotensi membuat gejolak harga beras dalam negeri yang saat ini sedang memasuki masa panen raya.
Slamet juga meminta pemerintah untuk memaksimalkan penyerapan gabah di musim panen raya ini.
Drh Slamet meminta pemerintah mengaudit semua gudang-gudang perusahaan besar untuk mengetahui aliran stok beras dari mana dan ke mana.