SUKABUMIUPDATE.com - Setelah melakukan importasi beras sebanyak 500 ribu ton, pemerintah kembali membuat kejutan baru melalui rapat koordinasi antar kementerian.
Pemerintah menetapkan harga batas bawah Gabah Kering Panen (GKP) tingkat petani hanya Rp 4.200 per kilogram dan harga batas atas Rp 4.550 per kilogram yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 56 tahun 2023.
Ironisnya, penetapan batas bawah harga GKP ini justru mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 24/2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah atau beras. Padahal di sisi lain, faktor produksi petani meningkat mulai harga BBM hingga harga pupuk non subsidi yang naik 2-3 kali lipat.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS drh Slamet mengatakan penetapan harga batas bawah dan batas atas gabah oleh Badan Pangan Nasional sangat tidak rasional dan menuai reaksi keras dari beberapa elemen masyarakat. "Pemerintah mengabaikan keberadaan unsur petani dengan tidak mengajak beberapa organisasi petani berdiskusi terkait penetapan harga gabah dan beras itu," kata Slamet, Selasa, 14 Maret 2023.
Baca Juga: Drh Slamet Minta Pemerintah Libatkan Petani dalam Menentukan HET Gabah
Sehingga, lanjut Slamet, atas dasar tuntutan masyarakat tersebut kemudian Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomer 62 tahun 2023 Tentang Fleksibilitas Harga Gabah Atau Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Petani yang menganulir keputusan Bapanas sebelumnya.
"Kami secara umum mengapresiasi pemerintah yang telah membatalkan penetapan harga batas atas dan batas bawah gabah kering panen yang sudah merugikan petani. Kami juga mengapresiasi perubahan harga batas bawah GKP yang semula Rp 4.200 menjadi Rp 5.000 dengan jaminan pemerintah akan membayar selisih kurang harga gabah dan beras sesuai dengan UU," ujarnya.
Selain itu, Slamet juga meminta pemerintah untuk belajar dari kesalahan dalam menetapkan harga gabah dan beras untuk selalu melibatkan unsur-unsur petani dalam penentuan harga bukan hanya melibatkan unsur pengusaha saja.
Kemudian, Slamet juga meminta pemerintah untuk memaksimalkan penyerapan gabah di musim panen raya ini agar stok cadangan beras pemerintah tetap aman hingga akhir tahun demi mencegah terulangnya importasi beras seperti yang sudah-sudah.
Sumber: Siaran Pers
(Advertorial)
