SUKABUMIUPDATE.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menegaskan bahwa perwujudan iklim investasi yang sehat dan pelayanan prima di sektor usaha merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, hal tersebut tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekda dalam rapat koordinasi Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) yang berlangsung di Pendopo Sukabumi, Rabu pagi (6/5/2026).
Ade Suryaman memaparkan bahwa kinerja pelayanan perizinan Kabupaten Sukabumi saat ini sudah berada dalam kategori baik. Pada tahun 2024, Kabupaten Sukabumi berhasil menempati peringkat ke-58 dari 514 daerah di seluruh Indonesia. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sukabumi memasang target yang jauh lebih tinggi pada tahun ini.
"Tahun kemarin kinerja kita sudah bernilai baik, berada di peringkat 58 dari 514 daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap di tahun ini ada peningkatan, kalau bisa kita masuk di 20 besar nasional. Tentu ini harus didorong dengan kolaborasi teman-teman perangkat daerah yang lain," ungkap Sekda Ade.
Baca Juga: DPMPTSP Sukabumi Dorong Layanan Digital Aman dan Terpercaya
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, menyatakan bahwa evaluasi kinerja tahun ini menjadi momentum penting untuk menyempurnakan ekosistem perizinan di Sukabumi. Seluruh perangkat daerah diminta untuk segera merampungkan penyelarasan kebijakan agar manfaat perbaikan layanan dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha di lapangan.
Melalui sinergi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Sukabumi optimistis mampu menciptakan iklim kemudahan berusaha yang lebih kompetitif dan menarik bagi para investor.
Hadir dalam pembahasan strategis tersebut perwakilan dari berbagai instansi pendukung, diantaranya Bagian Hukum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH). (adv)
