SUKABUMIUPDATE.com – Pemerintah Kota Sukabumi kembali menggelar Ngopy (Ngobrol Happy) Bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota edisi kedua, Kamis (4/9/2025) petang, di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi. Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka dan konstruktif untuk menjaring aspirasi masyarakat.
Kegiatan bertajuk “Sukabumi Kini dan Nanti” ini diikuti berbagai elemen, mulai dari organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), perwakilan mahasiswa, hingga seluruh unsur SKPD. Moderator Dedi Suryadi menekankan pentingnya kekuatan kata-kata sebagai sarana komunikasi publik dan menegaskan forum ini sebagai bukti keterbukaan pemerintah.
“Ngopy kali ini berbeda. Pemerintah menjadi pendengar, dan kritik adalah vitamin untuk membangun,” ujar Dedi.
Aspirasi dari Ormas dan Mahasiswa
Berbagai pandangan disampaikan dalam forum. KAHMI menyoroti maraknya aksi demonstrasi mahasiswa dan mendorong solusi berbasis dialog. IMM menyoroti kebijakan perpajakan yang dinilai perlu berbasis keadilan sosial, sementara HIMASI mempertanyakan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi DPRD di tengah keterbatasan APBD.
Gerakan Pemuda Ansor menekankan pentingnya komunikasi publik agar program prioritas pemerintah tidak membingungkan, sedangkan Jaga Budaya Indonesia meminta transparansi penggunaan kenaikan PAD sebesar Rp20 miliar.
Baca Juga: Nadiem Makarim Usai Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Laptop Rp1,98 T: Kebenaran Akan Keluar
Sorotan Transparansi dan Regulasi
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta pengawasan ketat anggaran dan estimasi PAD yang realistis, sementara YLCS mempertanyakan regulasi penggunaan Lapangan Merdeka. Sahabat Lingkungan mendorong inovasi pengelolaan sampah dengan sistem pemilahan berbasis insentif.
Wakil Wali Kota Bobby Maulana menjelaskan bahwa status Lapangan Merdeka telah berubah menjadi kawasan pariwisata berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022, sehingga kegiatan hiburan dan konser dapat diselenggarakan.
Tanggapan Wali Kota dan Pemkot
Menanggapi masukan, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan komitmen membangun pemerintahan bersih dan profesional. Ia menyebut capaian PAD Kota Sukabumi hingga September 2025 sudah mencapai Rp90 miliar.
“Kita hanya menormalkan pajak yang dulu tidak dibayar menjadi dibayar. Tidak ada kenaikan pajak yang memberatkan masyarakat,” tegas Ayep.
Ia juga menegaskan tidak ada praktik KKN dalam seleksi pimpinan BUMD. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, Yudi Febriansyah, turut menjelaskan teknis penyusunan Perwal Nomor 2 Tahun 2025 tentang tunjangan DPRD yang sudah sesuai prosedur dan mendapat izin Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga: Dinas PU Kabupaten Sukabumi Betonisasi Jalan Benda–Duren Gede di Kutajaya Cicurug
Forum Ngopy Edisi 2 menyimpulkan beberapa poin penting: keterbukaan pemerintah sebagai sarana kritik publik, sorotan pada kenaikan PAD, transparansi anggaran, pengelolaan aset, serta reformasi birokrasi tanpa KKN.
“Ngopy membuktikan kritik publik bisa menjadi energi positif bagi pembangunan Kota Sukabumi,” ujar Ayep Zaki.
Dengan dialog yang berlangsung hampir dua jam, forum ini menegaskan tekad Pemerintah Kota Sukabumi untuk mewujudkan kota yang terbuka, partisipatif, dan berdaya saing.
