Korupsi 5,4M Insentif Nakes Sukabumi, Koruptor Dana Covid-19 Dihukum Mati?

Jumat 29 Desember 2023, 12:09 WIB
Ilustrasi | Korupsi Dana Insentif COVID-19 di Sukabumi, Pelaku Terancam Hukuman Mati? | Foto: Istimewa

Ilustrasi | Korupsi Dana Insentif COVID-19 di Sukabumi, Pelaku Terancam Hukuman Mati? | Foto: Istimewa

SUKABUMIUPDATE.com - Kasus Korupsi Dana Insentif Covid--19 di Sukabumi tengah ramai dicari warganet usai salah seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) RSUD Palabuhanratu ditangkap polisi. PPPK RSUD Palabuhanratu berinisial HC itu ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 5,4 miliar.

Kasus Korupsi Dana Insentif Covid--19 di Sukabumi ini diungkap oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Barat. Lebih lengkapnya yaitu kasus korupsi penyalahgunaan dana anggaran insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19 pada UPTD RSUD Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2020 dan 2021 lalu. 

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo mengatakan tersangka berinisial HC, mantan Kepala Ruangan Covid-19 RSUD Palabuhanratu. HC ditangkap berdasarkan pengembangan penyelidikan dari laporan polisi nomor: LPA/361/VI/2022/SPKT. DITRESKRIMSUS/POLDA JABAR, tanggal 3 Juni 2022.

Baca Juga: 8 Penyebab Orang Memiliki Sifat Jahat, Ada Faktor Psikologis!

Saat pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu ramai dibahas tentang apakah pelaku korupsi dana Covid-19 dihukum mati. Kasus korupsi dana Covid-19 lantas dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) nya yang menentukan bahwa dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Mengacu laman LLDIKTI Kemdikbud, Rizky Pratama Putra Karo Karo, S.H., M.H. Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), menyebut, memberantas korupsi harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga (eliminating corruption starts with ourself and family). Hal itu, kata Rizky, didasarkan pada teori keadilan bermartabat.

Rizky turut menjelaskan terkait frasa "Keadaan Tertentu" yang tercantum dalam UU Tipikor.

“Keadaan tertentu sebagaimana dalam penjelasan pasal ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” kata Rizky, dikutip dari lldikti5.kemdikbud.go.id, Jumat (29/12/2023).

Keadaan tertentu, lanjut Rizky, dapat terjadi pada waktu bencana alam nasional, ketika terjadi pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Baca Juga: 10 Ciri Anak Memiliki Sifat Buruk, Bunda Perhatikan Sikapnya!

Masih soal ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi dana Covid-19, Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) turut menjelaskan soal Pro Kontra hukum mati tersebut.

“Korupsi memiliki beberapa klasifikasi makna seperti suatu hal yang merugikan keuangan negara, suap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Sementara potensi korupsi selama penanganan Covid-19 terjadi mulai dari alokasi pemanfaatan anggaran, perubahan biaya pembelanjaan, kolusi dengan penyedia layanan alat medis, penyaluran bantuan, hingga tidak adanya transparansi data dari penyumbang pihak ketiga,” jelas Fifink.

Hakim, kata Fifink, memiliki pertimbangan dalam penjatuhan vonis pidana mati.

Pertimbangan vonis pidana mati tersebut, yakni faktor yuridis (yang terungkap di persidangan) dan faktor non yuridis. Keputusan dari hakim pasti sudah memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Baca Juga: 12 Ciri Orang Memiliki Sifat Jahat, Apa Kamu Termasuk?

Sebelumnya diberitakan, polisi telah menetapkan seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di RSUD Palabuhanratu Sukabumi berinisial HC sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana Covid-19 hingga Rp 5,4 miliar.

Ditreskrimsus Polda Jabar Kombes Pol Deni Okvianto mengatakan, dalam menjalankan aksinya, tersangka HC yang saat itu menjabat sebagai Kepala Ruangan Covid-19 RSUD Palabuhanratu, mengajukan nama-nama nakes yang tidak menangani pasien Covid-19 untuk mendapatkan insentif APBN dan APBD tahun 2020-2021.

Setelah cair, lanjut Deni, dana tersebut diserahkan kepada para penerima dan diminta kembali oleh tersangka dengan alasan akan digunakan sebagai uang kas ruangan Covid-19.

Selain itu, Deni mengatakan, sebagian dana diberikan kepada Nakes dan Non-Nakes serta untuk memenuhi kebutuhan pribadi tersangka dan membeli kendaraan.

“Penggunaannya tidak sesuai yang ditetapkan,” ujar Deni kepada awak media dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Kamis (28/12/2023).

Hasil audit BPKP Jawa Barat, Deni menyebut, Negara mengalami kerugian mencapai Rp 5.400.557.603,-.

Adapun hukuman pelaku kasus korupsi dana Covid-19 di Sukabumi, menurut keterangan polisi, tersangka HC diancam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup dengan denda paling tinggi Rp 1 miliar.

AYO! main games di Sukabumi Update Games
Follow Berita Sukabumi Update di Google News
Simak breaking news Sukabumi dan sekitarnya langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita SukabumiUpdate.com WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaXv5ii0LKZ6hTzB9V2W. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Editor :
Berita Terkait
Berita Terkini
DPRD Kab. Sukabumi16 Juli 2024, 21:43 WIB

4 Pabrik di Sukabumi Gulung Tikar Gegara Krisis Ekonomi Global, Ini Respons DPRD

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Iskandar soal badai PHK dan empat pabrik tutup akibat resesi ekonomi global.
Hera Iskandar, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi | Foto : SU
Sehat16 Juli 2024, 21:15 WIB

KKI Sambut Aturan Baru Label Bahaya BPA, Desak BPOM Lakukan Sosialisasi

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menyambut baik terbitnya revisi peraturan BPOM tentang label label peringatan bahaya BPA pada galon air minum.
Ilustrasi. BPOM terbitkan aturan baru terkait label peringatan bahaya BPD pada galon air minum bermerek dengan bahan polikarbonat. (Sumber : iStock)
Life16 Juli 2024, 21:00 WIB

7 Ciri Orang yang Memiliki Pengalaman Trauma Masa Kecil, Kamu Salah Satunya?

Memahami dan mengenali ciri-ciri orang yang memiliki pengalaman trauma masa kecil adalah langkah pertama yang penting dalam memberikan dukungan dan intervensi yang diperlukan.
Ilustrasi - Memahami dan mengenali ciri-ciri orang yang memiliki pengalaman trauma masa kecil adalah langkah pertama yang penting dalam memberikan dukungan dan intervensi yang diperlukan. (Sumber : pexels.com/@Min An).
Kecantikan16 Juli 2024, 20:30 WIB

Serum Wajah: Jenis, Manfaat dan Tips Memilih yang Cocok untuk Kulit

Serum wajah adalah tambahan yang efektif untuk rutinitas perawatan kulit, menawarkan manfaat yang spesifik untuk berbagai masalah kulit.
Ilustrasi. Serum untuk Perawatan Kulit Wajah (Sumber : Freepik/@freepik)
Sukabumi16 Juli 2024, 20:29 WIB

Heboh Tabung Sampel Darah dan Jarum Suntik Tercecer di Jalanan Parungkuda Sukabumi

Berikut kesaksian warga terkait penemuan barang diduga limbah medis berupa tabung sampel darah hingga jarum suntik bekas yang tercecer di Parungkuda Sukabumi.
Tabung sampel darah hingga jarum suntik ditemukan tercecer di jalan Kompa-Cipanggulaan, Parungkuda Sukabumi. (Sumber : Istimewa)
Sukabumi16 Juli 2024, 20:16 WIB

UPTD PU Monitoring 3 Lokasi Pekerjaan Perbaikan Jalan di Jampangkulon Sukabumi

UPTD PU Wilayah Jampangkulon, melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan di bawah bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi
UPTD PU Jampangkulon Sukabumi lakukan monitoring pekerjaan perbaikan jalan | Foto : Ragil Gilang
Life16 Juli 2024, 20:00 WIB

6 Kisah Misteri Leuweung Sancang yang Disebut Tempat Menghilangnya Prabu Siliwangi

Leuweung Sancang, sebuah hutan lindung di Garut, Jawa Barat, menyimpan legenda yang erat kaitannya dengan sosok Prabu Siliwangi, raja ternama Kerajaan Padjajaran.
Ilustrasi - Leuweung Sancang, sebuah hutan lindung di Garut, Jawa Barat, menyimpan legenda yang erat kaitannya dengan sosok Prabu Siliwangi, raja ternama Kerajaan Padjajaran.  (Sumber : Pixabay.com/@AlanFrijns/Istimewa)
Sukabumi Memilih16 Juli 2024, 19:54 WIB

Kang Icak Buka Suara Soal Dukungan Golkar Ke Asep Japar di Pilkada Sukabumi

Politisi senior Golkar Jawa Barat, Phinera Wijaya, menyatakan bahwa partai Golkar memastikan akan mendukung kader dalam perhelatan Pilkada Kabupaten 2024.
Phinera Wijaya atau Kang Icak, Anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat | Foto : Asep Awaludin
Kecantikan16 Juli 2024, 19:30 WIB

9 Manfaat Masker Jelly untuk Perawatan Kulit Wajah dan Tips Menggunakannya

Masker jelly bisa membantu memberikan hidrasi mendalam dan membantu menjaga kelembaban kulit, menjadikan kulit tampak lebih segar dan kenyal.
Ilustrasi Memakai Masker Wajah (Sumber : Freepik/@freepik)
Sukabumi16 Juli 2024, 19:26 WIB

Respons Dispar Soal Pelecehan Seksual Finalis Putri Nelayan Palabuhanratu Sukabumi

Plt Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Jujun Juaeni berharap pihak kepolisian bisa memproses secepatnya kasus dugaan pemerkosaan ini.
Jujun Juaeni, Plt Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. | Foto: Istimewa