SUKABUMIUPDATE.com - Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami menerima penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Award Jawa Barat Tahun 2023 di Gedung Sate, Bandung, Sabtu (2/9/2023). Penghargaan yang diserahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini diberikan kepada Pemkot Sukabumi sebagai juara terfavorit.
JDIH Award tingkat provinsi sendiri merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan di Bagian Hukum khususnya dalam hal penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum.
''Alhamdulillah tahun 2023 pengelolaan JDIH Pemkot Sukabumi masuk salah satu yang terbaik di Jawa Barat dengan juara terfavorit," ujar Andri Setiawan Hamami.
Adapun untuk parameter ada beberapa kriteria penilaian, baik dari sisi organisasi, anggaran, SDM, sarana prasarana, regulasi, laporan, dan inovasi.
JDIH, kata Andri, adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada warga. Masyarakat yang membutuhkan berbagai dokumentasi dan informasi terkait produk hukum dapat dengan cepat dan mudah untuk memperolehnya di JDIH.
Baca Juga: Double Track: 90 Rumah di Cisaat Sukabumi Dibongkar, Dibayar Rp 350-400 Ribu per Meter
"Harapan ke depannya semoga JDIH Kota Sukabumi bisa terus meningkatkan layanan dan tentunya diharapkan juga dukungan dari semua pihak,'' terang Andri. Sehingga layanan ini bisa diterima dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.
Pemkot Sukabumi pada 2022 meraih prestasi sebagai Anggota JDIH Terbaik II Tahun 2022 Kategori Kota dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di tahun yang sama, Pemkot Sukabumi menerima penghargaan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik 4 tahun 2022, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Hal ini karenakan pengelolaan JDIH Kota Sukabumi mempermudah warga dalam memperoleh informasi terkait produk hukum. Penghargaan tersebut diberikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam acara JDIHN Awards diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM dan diberikan pada pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada 18 Oktober 2022. (ADV)
Sumber: Website KDP Setda Kota Sukabumi
