Catat 7 Poin Penting Pembebasan Denda PBB-P2 di Kabupaten Sukabumi

Catat 7 Poin Penting Pembebasan Denda PBB-P2 di Kabupaten Sukabumi

Logo baru Bapenda Kabupaten Sukabumi. (Sumber: Instagram bapendakabsukabumi)

SUKABUMIUPDATE.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi meluncurkan program pemutihan berupa penghapusan sanksi administratif atau denda keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 100 persen.

Program yang dikemas dalam rangkaian apresiasi wajib pajak Gebyar Sipenyu ini didasarkan pada Keputusan Bupati Sukabumi dan mulai efektif diberlakukan sejak 9 November 2026 hingga 20 Desember 2026.

Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi, Herdy Somantri, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan stimulan penting bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. "Kami ingin meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mendorong kemandirian pembangunan daerah. Lewat program ini, warga cukup membayar pokok pajaknya saja tanpa perlu khawatir dengan akumulasi denda masa lalu," ujar Herdy, Jumat (20/11/2026).

Baca Juga: Balsa Sekulic Minta Persib Lupakan Pesta Gol 6-0 ke Gawang Shan United, Fokus Hadapi Bali United

Agar masyarakat tidak keliru dan dapat memanfaatkan program ini secara maksimal, Herdy merinci 7 poin utama dari ketentuan penghapusan denda PBB-P2 tersebut sesuai regulasi yang berlaku:

Berlaku untuk Seluruh Wajib Pajak Tanpa Batas Domisili

Penghapusan denda ini diberikan kepada seluruh wajib pajak yang memiliki objek pajak PBB-P2 di wilayah Kabupaten Sukabumi. Pembebasan sanksi tetap berlaku meskipun wajib pajak yang bersangkutan saat ini berdomisili di luar wilayah Kabupaten Sukabumi.

Denda Dihapus 100 Persen (Gratis)

Masyarakat yang memiliki tunggakan tidak perlu membayar denda sepeser pun. Seluruh sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran dinyatakan dihapus sepenuhnya alias gratis.

Mencakup Tunggakan hingga Tahun Pajak 2026

Relaksasi ini tidak hanya menyasar utang-utang lama, tetapi juga berlaku untuk seluruh tunggakan PBB-P2 hingga ketetapan tahun pajak berjalan, yaitu tahun 2026.

Berlaku untuk Piutang Pajak dari Tahun 1994

Program ini memiliki jangkauan yang sangat luas, karena mengakomodasi piutang atau tunggakan ketetapan PBB-P2 yang belum terbayar sejak 32 tahun lalu, yakni dari tahun pajak 1994 sampai dengan 2026.

Baca Juga: Sebelum Hanya Tersisa di Ujung Kulon, Badak Jawa Pernah Menjelajahi Pegunungan Jawa Barat

Pengecualian bagi Kasus Hukum atau Pemeriksaan Sengketa

Penghapusan denda tidak berlaku bagi wajib pajak yang saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan. Pengecualian juga berlaku bagi wajib pajak yang tengah mengajukan keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali atas kewajiban pajaknya.

Poster digital program penghapusan denda PBB-P2 di Kabupaten Sukabumi.Poster digital program penghapusan denda PBB-P2 di Kabupaten Sukabumi.

Masa Berlaku hingga 20 Desember 2026

Program keringanan ini memiliki tenggat waktu yang terbatas. Relaksasi denda berdasarkan Keputusan Bupati ini hanya akan dilayani hingga tanggal 20 Desember 2026.

Resmi Berlaku Sejak 9 November 2026

Kebijakan ini telah sah berjalan sejak ditandatanganinya keputusan bupati pada tanggal 9 November 2026 lalu, sehingga masyarakat sudah bisa langsung bertransaksi tanpa denda di berbagai kanal pembayaran mitra Bapenda.

Baca Juga: Dukung Inovasi Pangan Berkelanjutan, Kepala BP Mektan Jabar Hadiri Pembukaan HPS 2026

Apresiasi untuk Wajib Pajak Taat

Sebagai bagian dari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bapenda Kabupaten Sukabumi juga terus menggalakkan Gebyar Sipenyu (Gerakan Membayar Pajak dan Retribusi Terpadu). Melalui program ini, wajib pajak yang patuh dan melunasi kewajibannya tidak hanya membantu pembangunan daerah, tetapi juga berkesempatan mendapatkan berbagai apresiasi dari pemerintah daerah, termasuk undian umrah dan hadiah menarik lainnya yang rutin digelar.

"Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Sukabumi untuk segera memeriksa status pajaknya. Jangan menunda-nunda hingga batas akhir 20 Desember 2026 agar proses administrasi dan pelayanan di lapangan tetap berjalan lancar," pungkas Herdy Somantri.

Untuk memudahkan warga, pengecekan tagihan serta pembayaran pokok PBB-P2 kini dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui berbagai kanal digital seperti mobile banking Bank BJB, e-wallet, e-commerce, hingga gerai ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart terdekat. (Adv)



Berita Terkini