SUKABUMIUPDATE.com - Kebiasaan konsumsi masyarakat Indonesia kembali disorot. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2026, rata-rata pengeluaran per kapita untuk rokok tercatat mencapai Rp94.180 setiap bulannya.
Angka ini dinilai kontras dengan upaya pemerintah dalam menggenjot perbaikan gizi nasional, mengingat anggaran rokok warga justru lebih tinggi dibandingkan alokasi belanja untuk kebutuhan pangan bergizi.
Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) pun turut menyayangkan fenomena yang dinilai bertolak belakang tersebut.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk padi-padian sebesar Rp92.141, sayuran Rp65.257, buah-buahan Rp46.010, telur dan susu Rp44.915, serta daging Rp40.352.
Baca Juga: Licin Rusak Parah, Mobil MBG Pun Nyerah Lintasi Jalan Desa di Cidadap Sukabumi
Di sisi lain, data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) yang dikutip dalam kajian pada 2025 menunjukkan sekitar 123,4 juta penduduk Indonesia atau 43,5 persen populasi belum mampu membeli pola makan sehat.
Ketua RUKKI, Mouhamad Bigwanto, menilai persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai pilihan konsumsi masyarakat.
Menurut dia, keterjangkauan harga, akses, daya beli, dan kebijakan pemerintah turut memengaruhi pola pengeluaran rumah tangga.
“Pemerintah seharusnya malu. Kita terus bicara soal pengentasan kemiskinan, perbaikan gizi, dan Generasi Emas 2045, tetapi makanan sehat masih sulit dijangkau sementara rokok begitu mudah dibeli,” ujar Mouhamad dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026), dikutip dalam keterangan.
Baca Juga: Diskominfo Jatim: Semangat Wartawan Pejuang Sumpah Pemuda Relevan di Era AI
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan yang dapat mendukung masyarakat menjalani pola hidup sehat.
“Ini bukan sekadar persoalan masyarakat yang salah memilih, melainkan juga kegagalan kebijakan negara dalam menciptakan lingkungan yang mendukung hidup sehat,” katanya.
RUKKI menilai program perbaikan gizi tidak cukup apabila pemerintah mengabaikan faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran rumah tangga, termasuk konsumsi rokok.
Karena itu, RUKKI mendorong pemerintah menjadikan pangan bergizi sebagai pilihan yang lebih mudah dan terjangkau, terutama bagi keluarga berpendapatan rendah.
Baca Juga: IDMC 2026 AMSI, Bahas Masa Depan Media di Era AI dan Konten Kreator
RUKKI juga mendesak sejumlah kementerian dan lembaga mempercepat kebijakan pengendalian produk yang dinilai tidak sehat, termasuk penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), penetapan batas kandungan gula, garam, dan lemak (GGL), serta kewajiban label peringatan gizi di bagian depan kemasan.
Selain itu, RUKKI meminta pemerintah membatasi promosi produk tidak sehat dan mengurangi hambatan harga maupun distribusi pangan bergizi bagi masyarakat.
Sumber: Suara.com
