SUKABUMIUPDATE.com — Pemerintah Iran menegaskan tidak menutup sepenuhnya Selat Hormuz, jalur strategis distribusi energi global. Namun, Teheran kini menerapkan kebijakan “navigasi selektif”, yakni hanya memberikan akses terbatas bagi negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dan strategis erat dengan mereka.
Kebijakan ini memperlihatkan posisi tawar Iran dalam mengendalikan arus logistik dunia. Dengan menguasai jalur sempit tersebut, Iran praktis berperan sebagai pengatur utama kelancaran distribusi minyak dan gas ke pasar internasional.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut saat ini terdapat lima negara yang mendapatkan jaminan keamanan untuk melintasi Selat Hormuz tanpa hambatan, yaitu Tiongkok, Rusia, India, Pakistan, dan Irak. Selain itu, Bangladesh dikabarkan tengah menjalin komunikasi intensif untuk memperoleh akses serupa.
Baca Juga: Geram Disebut ‘Wartawan Bodrex’ usai Tragedi Tenda Biru, Wartawan Sukabumi Siap Tempuh Jalur Hukum
Teheran bahkan memberikan perlindungan militer bagi kapal-kapal dari negara sekutu tersebut. Araghchi mengungkapkan, banyak pemilik kapal maupun pemerintah negara tertentu telah menghubungi Iran guna memastikan keamanan pelayaran mereka.
“Banyak pemilik kapal, atau negara-negara yang memiliki kapal-kapal ini, telah menghubungi kami dan meminta agar kami memastikan perjalanan aman mereka melalui selat tersebut,” kata Araghchi, dikutip dari India Today, Kamis (26/3/2026).
Selat Hormuz berdasarkan pemandatauan melalui Google Maps.
Lalu bagaimana posisi Indonesia?
Indonesia saat ini tidak termasuk dalam daftar negara yang memperoleh kemudahan akses. Hubungan dengan Iran dinilai tidak terlalu dekat, meski sempat ada momentum pendekatan melalui BRICS. Di sisi lain, Indonesia belakangan disebut lebih condong ke Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, terutama setelah bergabung dengan Board of Peace (BoP), yang juga diikuti Israel.
Baca Juga: Lebaran Jadi Momen Introspeksi, Kapolres Sukabumi Kota Ajak Remaja Tinggalkan Geng Motor
Dalam situasi geopolitik Timur Tengah yang memanas, posisi Indonesia menjadi cukup dilematis. Hingga kini, Indonesia belum mendapatkan pengecualian untuk melintasi Selat Hormuz.
Dampaknya mulai terasa pada sektor logistik energi nasional. Dua kapal tanker raksasa milik PT Pertamina (Persero), yakni VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan masih tertahan di perairan Teluk Arab dan belum memperoleh izin melintas.
Melalui akun Instagram @pertaminainternationalshipping, disebutkan bahwa hingga pertengahan Maret 2026 kedua kapal tersebut masih dalam kondisi aman, namun terus berada dalam pengawasan ketat.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap ketahanan stok energi nasional, terutama jika pembatasan akses berlangsung dalam jangka panjang.
Dampak ke Asia Tenggara
Gangguan distribusi energi di Selat Hormuz juga memicu lonjakan harga bahan bakar di kawasan Asia Tenggara.
Baca Juga: Eksotisme Pantai Tenda Biru Sukabumi: Jejak Sejarah, Habitat Biawak hingga Perburuan Harta Karun
Thailand telah menaikkan batas harga solar dari 30 baht menjadi 33 baht per liter, serta menyesuaikan harga bensin Gasohol 91 dan 95 yang naik sekitar 1 baht per liter. Kebijakan ini diambil untuk menekan kerugian dana subsidi BBM yang membengkak.
Di Vietnam, harga bahan bakar mengalami fluktuasi tajam. Sejak awal Maret 2026, penyesuaian harga telah dilakukan hingga lima kali. Harga bensin RON95 sempat mencapai 29.120 dong (sekitar Rp18.780 per liter) sebelum sedikit turun.
Sementara itu, Singapura mencatat kenaikan paling signifikan di tingkat ritel. Harga bensin oktan 95 di sejumlah SPBU besar seperti Caltex, Shell, dan Esso mencapai 3,47 dolar Singapura (sekitar Rp45.932 per liter), naik dari sebelumnya sekitar 2,88 dolar Singapura.
Baca Juga: Hadapi El Nino 2026, Distanhorti Jabar Perkuat Sinergi Irigasi Pertanian di Garut dan Bandung
Tekanan Ekonomi Domestik
Di dalam negeri, tekanan semakin terasa dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp16.997 per dolar AS pada akhir Maret 2026. Kondisi ini memperbesar biaya impor energi di tengah harga minyak dunia yang tinggi.
Selain itu, APBN Januari 2026 mencatat defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21 persen dari PDB, dengan pendapatan negara Rp172,7 triliun dan belanja Rp227,3 triliun. Meski masih dalam batas aman, tekanan fiskal tetap menjadi perhatian.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun. Program ini diusulkan untuk dievaluasi, termasuk opsi pengurangan hari pelaksanaan dari enam hari menjadi lima hari per pekan, sebagai langkah efisiensi anggaran.
Sumber: Suara.com
