SUKABUMIUPDATE.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Sukabumi mengklarifikasi pernyataan terkait dukungan untuk Pileg 2019 dari organisasi massa islam, organisasi pelajar, dan mahasiswa. Dari sejumlah organisasi yang sebelumnya disebut, hanya dua organisasi yang secara kelembagaan mendukung PBB. Yakni Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Hal itu diungkapkan Fungsionaris Komite Aksi Pemenangan Pemilihan Ummum (KAPPU) DPC PBB Kabupaten Sukabumi, Jaka Susila. Pihaknya meminta maaf atas pernyataan klaim dukungan organisasi lain terhadap PBB, selain FPI dan HTI.
DPC PBB meralat pencatutan nama organisasi-organisasi yang sebelumnya disebut memberikan dukungan. Artinya, Gerakan Pemuda Islam (sebelumnya ditulis Gerakan Pemuda Islam Indonesia/GPII,red), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), tidak memberikan dukungan secara organisasi.
"DPC PBB meminta maaf. Sementara HTI dan FPI adalah komunitas islam yang terdzolimi dan harus dibela," ujar Jaka kepada sukabumiupdate.com, Rabu (18/7/2018).
Jaka Susila juga meminta maaf khususnya untuk HMI. Ia menegaskan, HMI adalah organisasi independen, tidak terikat dengan organisasi massa dan partai politik manapun.
Soal dukungan yang diberikan HTI, Jaka menilai hal tersebut tak perlu dipersoalkan. Menurutnya, penetapan HTI sebagai organisasi terlarang, belum final. Wacana tersebut masih bisa dimentahkan oleh Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra yang masih konsisten membela HTI.
BACA JUGA: Didukung HTI dan Lima Organisasi Lain, PBB Optimis Raih Kursi DPRD Kabupaten Sukabumi
"Yang jelas-jelas terlarang itu PKI. Perlu diketahui GPI dan HMI adalah elemen pendiri PBB," pungkasnya.
Untuk diketahui, pernyataan klaim dukungan sejumlah organisasi terhadap PBB mendapat protes. Salah satunya dari pengurus HMI.
"Saya selaku kader HMI merasa tersinggung dan meminta kepada yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dan menarik statement bahwa HMI mendukung salah satu partai," ujar Aris Rindiansyah, Pengurus Badan Koordinasi (Badko) HMI Provinsi Jawa Barat.
