SUKABUMIUPDATE.com - Puluhan massa tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Masyarakat Pengawal Konstituti (Kompak) Kota Sukabumi, sambangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (6/3).
Kehadiran mereka ke gedung rakyat itu, guna meminta penjelasan lanjutan audensi dengan Badan Pertanahan Naisonal (BPN) Kota Sukabumi, soal hilangnya dokumen tanah letter C milik Abdul Fatah dan asal-usul warkah kepada Ema yang bukan ahli waris.
"Kedatangan kami ke DPRD untuk mempertanyakan lanjutan audiensi sebelumnya yang berujung deadlock hilangnya dokumen letter C," ungkap Wakil Ketua LSM Kompak Dace Iskandar, sesuai rapat dengar pendapat tersebut.
Dari hasil audiensi kali ini, lanjut Dace, meminta pihak BPN untuk memblokir sertifikat yang dipegang Ema. “Kalau hal tersebut tidak diperhatikan, kami akan melakukan upaya class action,†katanya.
BACA JUGA:
FPI dan Kompak Memanas, Polres Sukabumi Kota Gelar Mediasi
Tuntut Kades Sukaresmi Diberhentikan, LSM Kompak Geruduk Kecamatan Cisaat
Mak Dini Turun Gunung, Pimpin LSM Kompak Kabupaten Sukabumi
Dace mengatakan, dari awal dirinya menduga bahwa proses warkah yang diterima Ema itu sarat permainan dan persyaratan ada yang dipalsukan oleh oknum kelurahan serta kecamatan, sehingga BPN menerbitkan buku sertifikat.
"Melihat kejanggalan ini, kami meminta Komisi I DPRD untuk mengawal sampai tuntas. Dan kami akan melaporkan oknum pelaku pemalsuan surat  kepda pihak yang berwajib, " tegasnya.
Sementara Ketua Komisi I, Faisal Anwar Bagindo mengatakan, pihaknya hanya memfasilitasi mediasi terkait sengketa tanah atas dua orang warga Cibeureum Hilir. “Ini kan ada dua sertifikat dalam lahan yang sama. Satu ahli waris, dan satu lagi pemegang sertifikat yang dikeluarkan BPN," terang dia.
Kalau memang ada dugaan penggelapan dan data bodong, sambung dia, bukan lagi ranah DPRD. “Dari itu kami mengundang camat dan kepolisian ikut pertemuan ini. Biarkan mereka memberikan penjelasan,†katanya.
