SUKABUMIUPDATE.com -  Kedeputian II Kantor Staf Presiden atau KSP, selama dua hari kedepan akan berada di Kabupaten Sukabumi. KSP akan akan melakukan verifikasi lapangan ke sejumlah lokasi prioritas percepatan penyelesaian konflik agraria tahun 2021 di 3 lokasi yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Hal ini ditegaskan Ketua DPC SPI (Serikat Petani Indonesia) Sukabumi, Rojak Daud. "Hari ini saya mendamping tim deputi II KSP mengunjungi sejumlah lokasi perkebunan yang menjadi program kerja KSP dalam penyelesaian konflik agraria atau TORA (tanah objek reforma agraria) di Kabupaten Sukabumi," tegasnya kepada sukabumiupdate.com, Senin (18/10/2021).

Menurut Rojak, KSP akan melakukan verifikasi lapangan ketiga lokasi perkebunan, yaitu 1. HGU PT. Bumiloka Swakarya di Jampang Tengah, HGU PT Djaya Kecamatan Lengkong dan HGB PT. Surya Nusa Nadicipta Pasir Datar di Kecamatan Caringin.

Berdasarkan surat kunjungan kerja KSP yang diperlihat SPI Sukabumi, Tim dari Deputi II ini setelah bertemu pimpinan daerah Kabupaten Sukabumi, akan mendatangi petani penggarap di sejumlah desa. Mulai dari Desa Cijulang Jampang Tengah; Desa Tegalega, Neglasari, Jampang Tengah (kecamatan Jampang Tengah) dan Desa Bantaragung Kecamatan Lengkong; serta Desa Pasir Datar Indah dan Sukamulya Kecamatan Caringin.

Serikat Petani Indonesia aksi bersama sejumlah elemen di Sukabumi - (dok SPI Sukabumi)</span

"Lokasi ini adalah usulan SPI Sukabumi ke presiden. KSP menindaklanjutinya dengan verifikasi lapangan hari ini, untuk memastikan pengaduan SPI tentang bahwa lahan tersebut sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh petani sebagai sumber kehidupan. KSP turun untuk melihat fakta-fakta lapangan bahwa pengaduan kita itu benar lahan nya digarap masyarakat petani," beber Rojak Daud.

Ia menambahkan PT Bumiloka Swakarya di lahan seluas 1.658 hektar dengan HGU berakhir tahun 2016, PT Djaya di lahan 700 Hektar masa HGU berakhir Tahun 2022, serta PT Suryanusa Nadicipta dengan luas lahan 320 hektar HGBnya berakhir 2024. 

"Dari 3 lokasi itu ada 2.920 petani penggarap anggota SPI yang terdata. Kalau secara global lebih dari itu," lanjut Rojak.

Sesuai aturan ungkapnya, bahwa saat akan ada perpanjangan atau penerbitan HGB dan HGU baru, 20 persen luasan lahan harus diserahkan kepada petani penggarap yang selama ini sudah bercocok tanam disana.