SUKABUMIUPDATE.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2020, di mana ada laporan 27 kades terlibat politik praktis di Pilkada Sukabumi.
Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Yusran Yunus dalam kunjungan ke Sukabumi mengaku mendapat laporan adanya 27 kepala desa atau Kades terlibat politik praktis saat kampanye di Pilkada Sukabumi, dan belum ditindaklanjuti oleh Pemkab Sukabumi.
"Kami bahas evaluasi secara keseluruhan pelaksanaan kemarin. Alhamdulillah sudah mendengar laporan dari Bawaslu dan KPU, termasuk Sekda, Kapolres dan Dandim. Bagus berjalan lancar. Insyaallah ini sebagai acuan setelah pelantikan kemarin," ujar Yusran Yunus kepada awak media di Hotel Augusta Palabuhanratu Sukabumi, Jumat (18/3/2021).
"Di Kabupaten Sukabumi ada 27 laporan soal Kades (langgar aturan pilkada, red) yang belum ditindaklanjuti Pemda. Termasuk ada ASN dan tadi sudah saya minta datanya. Ada beberapa (laporan) dari KPU dan itu akan kita tindaklanjuti di pusat," sambungnya.
Masih kata Yusran Yunus, pihaknya juga menerima aduan dari KPU soal pemekaran Kabupaten Sukabumi. KPU juga melaporkan sulitnya sinyal internet di pelosok yang menyebabkan laporan Sirekap terhambat.
"Seperti diketahui sampai saat ini pemekaran belum ada pembahasan di pusat. Kami tanggapi soal sinyal. Sirekap sangat bagus sekali membantu di dalam pelaksanaan penghitungan terakhir dan memang akan kita bahas kembali. Yang kita khawatirkan itu soal hackernya," jelasnya.
"Yang paling menonjol laporan 27 kenapa tidak ditindaklanjuti? Makanya saya minta data dan pertanyakan KPU pusat. Jika sudah ada laporan biasanya sudah ada teguran. Sejauh ini perjalanan Pilkada di Kabupaten Sukabumi bagus, data awal dari Jakarta juga bagus," terangnya.
Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Yusran Yunus - (SU/Nandi)</spanSementara itu Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman menjelaskan evaluasi yang dilakukan menurutnya sangat positif sehingga menghasilkan rekomendasi pemantapan sistem dalam rekapitulasi hasil Pilkada.
"Ini kegiatan positif oleh Polhukam langsung melalui Asdep Bidang Partai Politik. Kami memang beberapa kali mengadakan evaluasi dan menghasilkan beberapa rekomendasi terkait pemantapan sistem informasi rekapitulasi itu sangat baik," katanya.
"Kami berharap juga pemerintah matang dalam memutuskan Pilkada di 2024 karena berkaitan dengan evaluasi Pemilu 2019. Lima kotak sudah kewalahan, apalagi nanti ada pemilu dan pemilihan yang beririsan. Kemudian usulan dari kami juga terkait dengan musim penghujan untuk tidak diadakan Pilkada," tandas Ferry.
