SUKABUMIUPDATE.com - Hari jadi Kabupaten Sukabumi yang awalnya 1 Oktober 1945 menjadi 10 September 1870 mendapat reaksi komunitas penggiat sejarah Soekaboemi Heritage.
Soekaboemi Heritage meragukan kesimpulan dari Guru besar Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran (UNPAD), Prof. Dr. Nina Herlina, MS dalam seminar uji publik naskah akademis pengusulan ulang hari jadi Kabupaten Sukabumi di Aula Pendopo Sukabumi, Rabu (21/2/2018).
BACA JUGA:Â Wajib Tahu! Kini, Hari Jadi Kabupaten Sukabumi Jatuh Pada 10 September 1870
Dalam menentukan hari jadi 10 September 1870, rujukannya adalah Staatsblad 1870 dari Dinas Arsip dan Perpustakan Kabupaten Sukabumi.
Padahal dalam hal ini, masih ada produk administratif lokal seperti kepatihan Cikole yang bisa dipakai sebagai referensi.
BACA JUGA:Â Kapan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi?
Selain kepatihan Cikole juga ada sumber lainya.
"Masih sangat sumir kesimpulan Prof Dr. Nina Herlina, MS karena sebagai kesatuan wilayah afdelling sebagai hasil dari Staatsblad (Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI Periode Kolonial Belanda) tadi adalah produk entitas administratif Kolonial," ujar Presidium dan Koordinator Humas dan Hubungan Antar Kelembagaan Soekaboemi Heritage, Deby Festian kepada sukabumiupdate.com.
BACA JUGA:Â Sejarah Singkat Kabupaten Sukabumi dari Era Kerajaan Sunda Hingga Saat Ini
Maka dari itu delegasi dari Soekaboemi Heritage yang hadir dalam seminar uji publik menolak naskah akademi yang diajukan dan dipaparkan tim UNPAD dan Dinas Arsip Kabupaten Sukabumi. Sebab rujukan tidak mencerminkan kelahiran Kabupaten Sukabumi atau Wengkon Sukabumi seutuhnya.
Deby mengklaim berbagai data sejarah seluk beluk Sukabumi sebetulnya sudah di ungkap di SoekaboemiHeritages dalam tiga buku ber ISBN produk dan terbitan.
"Sudah kami ungkap dan diterbitkan dalam tiga buku," jelasnya.
BACA JUGA:Â Hari Jadi Kabupaten Sukabumi, Masihkah Bisa Dirubah ?
Namun demikian, SoekaboemiHeritages mengapresiasi pemerintah yang berani membuat terobosan dalam merevisi atau memperbaiki hari jadi ini.
"Sebetulnya data hampir sama seperti yang diperlukan oleh Prof Dr. Nina Herlina, MS. Hanya saja dari kita menginginkan ada satu hari jadi dimana tidak dibatasi oleh wilayah administratif kota dan kabupaten," tandasnya.
