SUKABUMIUPDATE.com - Situasi dan kondisi pengelolaan keuangan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang ditengarai sedang bermasalah, soal rendahnya serapan anggaran, yakni baru sekitar 57 persen dari total APBD, atau masih menyisakan sebanyak 43 persen untuk digunakan di dua bulan terakhir ini, dinilai Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), sungguh sangat mustahil dilakukan.
“Kalaupun diserap sebanyak mungkin, di dua bulan terakhir ini, selain terjadi penumpukan, juga akan terlihat tidak efektif dari realisasi anggaran tersebut,†ujar Ketua GMNI Sukabumi, Dewek Sapta Anugrah, kepada sukabumiupdate.com, Jumat (3/11/2017).
BACA JUGA:Â Serapan Anggaran Rendah, Pemkab Sukabumi Minta Pembinaan Pemprov Jabar
Hal tersebut, kata Dewek, karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, terlihat sepertinya tidak berniat memaksimalkan pembangunan.
Padahal, lanjut dirinya, sejauh ini, selain masih banyaknya infrastruktur di lapangan yang belum diperbaiki, juda fasilitas sekolah pun banyak yang minim, bahkan beberapa hari lalu, ada bangunan sekolah ambruk, lantaran dinilai sudah tidak representatif.
“Ini fenomena yang memalukan, yang katanya Sukabumi lebih baik, malah tidak bisa mengoptimalkan anggaran sebaik mungkin,†ucap Dewek.
BACA JUGA:Â GMNI Sukabumi Sayangkan Pengrusakan Pos Dishub
Padahal, sambung Dewek, penyerapan anggaran yang rendah menyebabkan dana tidak cepat tersalurkan kepada masyarakat, dan tidak tersalur ke sistem perekonomian daerah, sehingga penerima manfaat tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang dibiayai dari dana tersebut secara tepat waktu.
“Kalau memang tidak berniat membangun, berarti Pemda (Pemerintah Daerah) telah lemah dalam perencanaan penganggaran awal, atau ada keraguan dari pelaksana kegiatan, karena ada sesuatu,†tudingnya.
