SUKABUMIUPDATE.com - Dua tahun sudah, Marwan-Adjo memimpin Kabupaten Sukabumi, namun dinilai belum ada perubahan yang signifikan. Hal tersebut dikemukakan Ketua Forum Analisis Kebijakan Pembangunan Sukabumi (FAKPS), Bayu Nugraha.
Menurutnya, sejauh ini dalam kepemimpinan Marwan-Adjo terlalu banyak janji, namun tidak ditepati. Hal yang paling sederhana, lanjutnya, dan selalu dijawab dengan alasan klasik, seperti perpindahan semua kantor pemerintahan yang sejauh ini tidak terealisasi.
BACA JUGA: Tertarik Kedua Sektor, Pemkab Karawang Belajar ke Kabupaten Sukabumi
"Katanya, satu tahun minimal, satu kantor akan dipindahkan ke Palabuhanratu. Namun saat ini tidak nampak,"Â tanyanya.
Malahan, kata Bayu, sejauh ini kantor yang sudah ada di Palabuhanratu pun justru jadi berpindah tempat ke luar wilayah, seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
BACA JUGA:Â Idap Tumor, Dedi Berharap Bantuan Pemkab Sukabumi
"Bagaimana mau dipusatkan di Palabuhanratu? Yang sudah ada di Palabuhanratu saja dipindahkan ke luar," sesalnya.
Bayu menilai, pimpinan saat ini terlalu banyak bicara dan janji-janji, ketimbang bekerja nyata. Banyak hal yang dikatakan, sambung Bayu, namun menggantung begitu saja tanpa ada penyelesaian secara jelas, seperti pernyataan penyelesaian lahan Pemerintah Daerah (Pemda) yang katanya ada rangkap sertifikat dengan masyarakat, penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang katanya akan ditata secara permanen, namun semuanya tetap saja begitu.
BACA JUGA:Â Delapan Kecamatan Kesulitan Air Bersih, Pemkab Sukabumi Akan Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan
"Jadi, kalau tidak bisa dilakukan, jangan memberikan janji. Semuanya hanya membuat masyarakat kesal, lagipula, kalau semua alasannya di anggaran, kenapa tidak terpikirkan dari awal, sebelum membuat janji," beber Bayu, seraya mempertanyakan.
Dia pun berharap, secepatnya pihak Pemda bisa menjawab apa yang telah dijanjikan dan menjelaskan kepada masyarakat, jika memang ada hambatan, agar masyarakat pun paham.
"Kalau merasa bisa semua, namun cuma bicara saja. Ketika tidak ada realisasi, itu hanya membuat kekecewaan di masyarakat," tandasnya mengingatkan.
Sementara Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, hingga berita ini dilansir belum bisa dihubungi, baik melalui sambungan telepon ataupun dikonfirmasi langsung terkait adanya tudingan dari FAKPS tersebut.
