SUKABUMIUPDATE.com - Salah seorang unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi diisukan terlibat keributan di tempat hiburan malam (THM). 

Kabar tersebut simpang siur, karena pihak-pihak yang diisukan terlibat memilih tidak berbicara, sehingga sejumlah organisasi mahasiswa mendesak Badan Kehormatan (Bakor) DPRD Kabupaten Sukabumi turun tangan.

Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (PB Himasi) Danial Fadhillah menyatakan butuh kepastian perihal kebenaran dugaan peristiwa tersebut yang dilakukan oleh salah seorang unsur pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi.

“Karena sejauh ini belum ada bukti valid yang bisa dilihat terkait adanya kekerasan tersebut serta belum adanya tanggapan dari para pihak yang muncul secara jelas dan rinci,” ujar Danial.

Atas dasar tersebut maka PB Himasi mengambil langkah kelembagaan dengan melayangkan surat permohonan klarifikasi kepada Badan Kehormatan (Bakor) DPRD Kabupaten Sukabumi. PB Himasi meminta badan tersebut, memanggil pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.

Hal itu, kata Danial, demi menjaga marwah dan kehormatan DPRD secara kelembagaan. “Karena jika kejadian itu benar adanya, kami rasa itu adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Meskipun dugaan itu menjadi delik aduan pidana umum tetapi kami menilai pihak terkait sebagai simbol kelembagaan DPRD Kabupaten Sukabumi, sehingga harus diselesaikan secara kelembagaan juga,” ujarnya.

Hal tidak jauh berbeda ditegaskan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Anggi Fauzi. Ia menyayangkan apabila isu keributan yang dilakukan salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi itu benar terjadi.

“Tentunya sangat disayangkan, seorang tokoh publik, wakil masyarakat melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan,” kata Danial.

Anggi pun meminta Bakor DPRD tegas menyelesaikan masalah ini, dan menyampaikan ke publik mengenai kejadiannya secara terbuka. “Bakor mudah-mudahan bisa menjelaskan, mencari kebenaran dan menyiapkan sanksi atau penyelesaian kelembagaan apabila ditemukan pelanggaran. Supaya masyarakat tahu, paham juga masyarakat bisa menilai,” ujar Anggi.

Isu pimpinan dewan terlibat keributan mulai ramai diperbincangkan sejak Minggu 21 Agustus 2022, bahkan keesokannya dilansir oleh media massa khususnya digital (online). Salah seorang pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi disebut terlibat keributan dengan seorang aktivis organisasi kepemudaan, di salah satu THM (karaoke) yang berada di Kota Sukabumi, pada Sabtu (20/8/2022) malam.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara. - (Istimewa)</span

Namun hingga saat ini, Kamis 25 Agustus 2022 isu ini belum terungkap. Pihak yang terlibat keributan memilih bungkam. Bahkan tidak ada laporan ke pihak kepolisian dari kedua belah pihak.

Redaksi sukabumiupdate.com berusaha menghubungi pimpinan badan kehormatan (Bakor) DPRD Kabupaten Sukabumi namun belum memberikan jawaban, khususnya terkait surat yang dilayangkan PB Himasi Sukabumi.

Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang merasa tidak perlu namanya dicantumkan minta publik tidak cepat mengambil kesimpulan dari isu yang menerpa unsur pimpinan DPRD. 

"Informasinya belum utuh, baru sebelah. Saya juga masih berusaha mengkonfirmasi ke anggota DPRD lainnya termasuk pimpinan," jelasnya kepada sukabumiupdate.com, Kamis 25 Agustus 2022.

Ia menilai jika memang terjadi keributan, hingga saat ini tidak ada dampak lanjutan, seperti pelaporan kepolisian dari pihak pihak terkait. "Jadi intinya informasi soal kejadian itu [keributan] hingga saat ini masih sebatas isu," pungkasnya.