SUKABUMIUPDATE.com - Kemacetan di jalan nasional Sukabumi-Bogor menuai keluhan dari masyarakat. Seperti yang terjadi pada Minggu, 17 Juli 2022, pengguna kendaraan terjebak kemacetan parah hingga 5 jam lamanya. Hal ini pun direspons DPRD Kabupaten Sukabumi.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Iskandar menyatakan kemacetan ini merupakan konsekuensi Sukabumi menjadi daerah perkotaan yang sebenarnya. “Ini memperlihatkan bahwa Sukabumi itu harus memiliki kesiapan,” ujar Hera kepada sukabumiupdate.com, Selasa (19/7/2022).

Menurut dia saat ini tol belum sampai ke wilayah Sukabumi, namun banyak masyarakat luar daerah yang tertarik berkunjung setiap akhir pekan. Apalagi ketika tol sudah sampai ke Sukabumi. 

“Bayangkan kalau jalan tolnya sudah jadi, ketertarikan orang-orang luar daerah untuk ke Sukabumi atau orang Sukabumi yang pulang pergi ke Jakarta akan makin banyak di tiap weekend,“ ujar Hera. 

Menurut dia, Polisi dan Dishub sudah maksimal melakukan tugasnya untuk mengurai kemacetan. Dengan demikian, pemerintah perlu membenahi infrastruktur yang ada, misalnya memperbaiki jalan yang rusak.

“Yang bahu-bahu jalan itu dibenahi, diperbaiki, sehingga mereka bisa empat jalur, tiga jalur misalnya,”ujarnya.

Menurut dia, dalam hal memperbaiki jalan rusak jangan berpikir mengenai kewenangan pusat atau daerah sebab yang terdampak bukan masyarakat Sukabumi tapi masyarakat luar daerah. 

Selain itu, Hera juga meminta tukang parkir liar untuk diberikan pembinaan agar tertib dalam memarkir kendaraan. 

“Minimal dari pemerintah ataupun kepolisian memberikan bimbingan bagaimana cara memarkirkan,” jelasnya.

Jam bubaran Pabrik juga menjadi salah satu biang kemacetan, kata Hera. Sehingga ia meminta pemerintah melalui Disnakertrans melakukan intervensi agar jam pulang pegawai pabrik tidak berbarengan, khususnya di Jumat dan Sabtu.

Dalam hal ini, Disnakertrans harus berkoordinasi dengan Dishub. “Bagaimana jam pulangnya [buruh] jangan berbarengan, misalnya pertama jam 2, yang kedua jam 3, ketiga jam 4,” tuturnya.

“Intinya solusi yang saya sampaikan ini belum tentu juga benar, mungkin juga sudah dilakukan. Saya pikir kalau kita melaksanakan salah pun kita sudah melaksanakan, tapi kalau tidak ya tidak akan jadi solusi,” tandasnya.