SUKABUMIUPDATE.com - Tim penilai lomba Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sukabumi, Rabu (5/9/2018).
Jajaran pejabat Pemrov Jawa Barat tersebut melakukan penilaian layanan informasi seputar produk-produk hukum di Kota Sukabumi. Mulai dari Undang-undang, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota, hingga peraturan-peraturan yang diterbitkan pemerintah provinsi dan pusat.
"Manfaatnya bukan hanya untuk Pemkot Sukabumi saja, tapi juga untuk masyarakat luas. Bisa juga jadi referensi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi atau tesis, referensinya bisa dari JDIH," kata Kepala Bagian Dokumentasi Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Deni Wahyudin kepada sukabumiupdate.com, usai penilaian.
Penilaian tersebut, masih kata Deni, dalam rangka lomba penyelenggaraan JDIH tingkat Provinsi Jawa Barat yang pertama. Deni menyebut, sudah ada 12 pemerintah kabupaten/kota yang mampu menyelenggarakan JDIH dengan baik.
"Nanti dari yang baik itu akan dipilih yang terbaik, juara 1, 2 dan 3. Untuk Kota Sukabumi kami belum bisa memutuskan karena harus rapat dulu dengan tim penilai. Menurut penilaian saya pribadi, Kota Sukabumi memuaskan," tandas Deni.
Di tempat yang sama, Pj Sekda Kota Sukabumi, Saleh Makbullah menambahkan, Pemkot Sukabumi sejak awal sudah melakukan pembenahan, bukan hanya menjelang penilaian JDIH saja. Terlebih, ditengah keterbatasan ruangan di lingkungan Setda Kota Sukabumi.
BACA JUGA: Pemkot Sukabumi Perbolehkan Kendaraan Dinas untuk Mudik, Ini Syaratnya
"Jadi sudah disusun, dibagi-bagi ruangan. Bagian hukum kurang. Ada literatur dan buku-buku yang harus ditata. Nah, keberadaan JDIH ini harus representatif. Karena nantinya akan ada SKPD yang kesini, dan tamu lainnya harus kita beri kenyamanan," ungkapnya.
"Sebenarnya Bagian Hukum ini sudah kemana-mana. Sudah ke kelurahan, kecamatan dan SKPD lainnya. Ketika ada produk hukum yang baru, sering disosialisasikan," pungkasnya.
