TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
bankbjb

Tidak Ada Urgensi dan Manfaatnya Peraturan Presiden Tentang Dewan Keamanan Nasional

Penulis
Kamis 1 Sep 2022, 13:37 WIB

Bahwa Urusan Keamanan Dalam Negeri yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan erat dengan keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini telah menjadi urusan yang diselenggarakan oleh POLRI  sebagai alat negara di bidang keamanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah diatur bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri’.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, UU Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 9 ayat (1) telah mengatur bahwa “KapoIri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian". Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa Polri sebagai alat negara diberikan kewenangan atributif oleh UU Polri untuk dapat menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.

UU Polri ini memang tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa adanya kewenangan Polri untuk menyusun atau merumuskan kebijakan. Namun dalam memahami konstruksi norma hukum mengenai kewenangan untuk “menetapkan kebijakan” maka secara harfiah dapat dipahami bahwa perumusan kebijakan juga sudah terkandung di dalam makna penetapan kebijakan.

Jika kewenangan tertinggi untuk menetapkan kebijakan sudah diberikan kepada Polri maka konsekuensi hukumnya ialah kewenangan untuk merumuskan kebijakan tentu sudah menjadi bagian dari proses penetapan kebijakan tersebut.

Ketujuh

UU No 2/2002 tentang Polri telah menetapkan bahwa Polri memiliki fungsi manajemen kebijakan teknis yang utuh, mulai dari fungsi perumusan, penetapan, penyelenggaraan/pelaksanaan, dan pengendalian di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam konteks keamanan dalam negeri.

Namun untuk kewenangan perumusan dan penetapan kebiiakan umum, tidak diberikan oleh UU Polri kepada institusi Polri melainkan kepada Presiden yang dibantu oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Dalam Pasal 38 ayat (1) UU Polri diatur bahwa Kompolnas bertugas salah satunya untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian  Negara Republik Indonesia. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebijakan umum atau dalam bahasa UU Polri disebut sebagai arah kebijakan, kewenangan penetapannya ada pada Presiden.

Kedelapan

Dalam Pasal 5 Perpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kompolnas telah diatur bahwa “Dalam menjalankan tugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri, Kompolnas mengusulkan arah kebijakan strategis Polri. Arah kebjakan dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis Polri. Penyusunan arah kebijakan Polri dilakukan bersama dengan Polri.”


Editor
Halaman :
BERITA TERPOPULER
Berita Terkini
x