SUKABUMIUPDATE.com - Setelah ditunggu sejak pagi, akhirnya Kepala Desa (Kades) menerima perwakilan masyarakat dari beberapa kampung di Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah yang menuntut transparansi dana desa (DD).
Pada pertemuan yang diadakan di aula Balai Desa Cijulang itu, Kades Ujang Enoh didampingi Ketua Badan Permusyawatan Desa (BPD) Sobarna, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat KH Lukman.
“Pada prinsipnya kami sangat transparan dalam hal realisasi anggaran, hanya saja tidak semua harus disampaikan ke publik. Kewajiban kami memberikan laporan secara detail kepada bupati dan BPD sebagai wadah perwakilan masyarakat pada saat penyusunan pertanggungjawaban,†ungkap Ujang dihadapan massa.
Lanjut Ujang, aspirasi dan kritikan masyarakat hari ini, Senin (16/1), menjadi bahan evaluasi, karena manajemen pembangunan yang dilaksanakan adalah pemerataan bukan penuntasan, sehingga setiap wilayah tidak sama.
Masih menurut Ujang, pembangunan dan realisasi DD pada saat ini, terkendala cuaca yang tidak menentu. Selain itu, Ujang mengungkap alasan lain, yakni telatnya pencarian anggaran dari pemerintah pusat.
BACA JUGA:
Protes Dana Desa, Warga Ontrog Kantor Desa Cijulang Jampang Tengah
Kades Cijulang Setujui Perpanjangan HGU karena Desakan Pemkab Sukabumi
Dicuekin Kades, Ketua TPKD Cijulang Jampang Tengah Mundur
Pantauan sukabumiupdate.com, dalam pertemuan itu, salah seorang warga Kampung Karantina, Iman Kurnia (36), menegaskan pentingnya transparansi dalam pembangunan, sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang DD.
“Berapa nilai anggaran per lokasi kegiatan, masyarakat harus tahu, sehingga kalaupun harus ada swadaya, warga bisa menghitung berapa kekurangan yang harus ditanggung,†terangnya.
Menurut Iman, ia bukan tidak percaya pada pemerintah desa, tetapi transparansi penggunaan anggaran itu penting. "Jangan swadaya yang selalu ditekankan, sementara berapa anggaran yang disiapkan tidak pernah transparan" ungkapnya.
Hal senada disampaikan warga lainnya, Hamdun (32). Menurutnya, transparansi dari pemerintah desa itu penting, sehingga tidak akan menimbulkan fitnah.
"Karena selama ini, di daerah, kami cuma menerima material saja, sedangkan kampung lainnya menerima uang. Kami tanya kepada Kepala Dusun dan Ketua RT, mereka juga tidak tau berapa anggarannya,†ungkapnya.
