SUKABUMIUPDATE.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap 34 kepala daerah, tersangka tindak pidana korupsi dalam enam tahun terakhir. "Semua kepala daerah itu ditangkap karena kasus suap." Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikannya dalam keterangan tertulis, Ahad, 7 Oktober 2018.

Febri mengatakan kebanyakan kepala daerah yang ditangkap melakukan korupsi dengan modus suap untuk keperluan proyek pembangunan di wilayah kerjanya. Beberapa di antaranya menerima uang terkait perizinan, pengisian jabatan di daerah, dan pengurusan anggaran otonomi khusus.

Berikut adalah daftar 34 kepala daerah yang telah diproses secara hukum oleh KPK:

1 Bupati Buol, Amran Batalipu

2 Bupati Mandailing Natal, Muh. Hidayat Batubara

3 Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih

4 Bupati Bogor, Rachmat Yasin

5 Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk

6 Bupati Karawang, Ade Swara

7 Bupati Subang, Ojang Sohandi

8 Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian

9 Wali Kota Cimahi, Atty Suharti Tochija

10 Bupati Klaten, Sri Hartini

11 Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti

12 Bupati Pamekasan, Achmad Syafii

13 Wali Kota Tegal, Siti Mashita Soeparno

14 Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen

15 Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko

16 Wali Kota Cilegon, TB. Iman Ariyadi

17 Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman

18 Bupati Hulu Sungai Tengah, H.Abdul Latif

19 Bupati Jombang, Nyono Wiharli Suhandoko

20 Bupati Ngada, Marianus Sae

21 Bupati Subang, Imas Aryuminingsih

22 Bupati Lampung Tengah, Mustafa

23 Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra

24 Wali Kota Bandung Barat, Abu Bakar

25 Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud

26 Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat

27 Bupati Purbalingga, Tasdi

28 Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo

29 Wali Kota Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar

30 Bupati Bener Meriah, Ahmadi

31 Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf

32 Bupati Labuhan Batu, Pangonal Harahap

33 Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan

Yang terbaru, kepala daerah yang ditangkap KPK karena disangka korupsi adalah:

34 Wali Kota Pasuruan, Setiyono

Sumber: Tempo