SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi, drh Slamet, ikut menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Slamet menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persyaratan pencalonan Gibran tidak boleh dibiarkan tanpa tindak lanjut.
Ia menyampaikan dukungannya pada Rabu, 11 November 2026. Slamet menjadi salah satu dari 28 anggota Fraksi PKS yang membubuhkan tanda tangan dalam usulan HMP tersebut. Secara keseluruhan, ada 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi yang menyerahkan usulan kepada pimpinan DPR.
"Saya ikut serta menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait putusan MK dan MA," kata Slamet dalam pernyataannya.
Menurut dia, HMP merupakan hak konstitusional DPR untuk mengambil sikap terhadap persoalan penting dalam kehidupan bernegara. Ia mengatakan masalah yang menyangkut persyaratan pencalonan wakil presiden ini perlu ditindaklanjuti karena berkaitan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Ia juga menyoroti ketimpangan persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi masyarakat ketika mencari pekerjaan formal dengan persyaratan yang dipersoalkan dalam pencalonan Gibran.
"Jutaan pemuda di negeri ini yang berpendidikan formal, termasuk di pendidikan tinggi, sangat sulit mendapatkan pekerjaan formal. Selain harus menyertakan ijazah yang sah, masih ada syarat-syarat lain yang membuat persaingan semakin sulit," ujar dia.
Baca Juga: Kerugian Karhutla Tembus Rp 167 T, Slamet Desak Pemerintah Ubah Strategi: Jangan Hanya Padamkan Api
Slamet membandingkan kondisi tersebut dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran. Menurut dia, tidak sepatutnya ada perlakuan berbeda dalam penerapan aturan, terlebih ketika menyangkut pejabat negara.
"Namun, di saat yang sama, ada penguasa yang mempunyai pendidikan yang tidak memenuhi syarat, dipaksakan mencalonkan," kata dia.
Polemik persyaratan pendidikan Gibran mengemuka kembali setelah dua putusan lembaga peradilan pada Oktober 2026. MK dan MA mengeluarkan putusan dalam perkara berbeda yang sama-sama berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait kesetaraan ijazah luar negeri Gibran dengan jenjang SMA/sederajat sebagaimana disyaratkan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.
Eskalasi politik kian memuncak setelah MA menelurkan putusan pada 30 Oktober 2026 yang membatalkan Surat Keterangan Pendidikan Gibran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Berdasarkan agenda DPR RI, usulan HMP akan diumumkan dalam rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026. Selanjutnya, pimpinan DPR akan membawanya ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan tahapan pembahasan berikutnya.
