SUKABUMIUDATE.com - SPMB 2025 mencatatkan banyak sekolah baik negeri terutama tak kebagian murid baru. Lalu apa langkah pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mencegah fenomena ini kembali terulang di masa mendatang?
Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan bahwa masih mendata jumlah penerimaan murid baru di seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. Proses pendataan ini menjadi dasar penetapan jumlah murid aktif di masing-masing sekolah, termasuk sekolah-sekolah yang dilaporkan hanya memiliki satu murid atau bahkan tanpa murid sama sekali.
“Sekarang kami masih mendata penerimaan murid di semua sekolah baik negeri maupun swasta. Nantikan murid-murid ini kalau sudah mulai aktif belajar itu akan kita masukkan dalam Dapodik, itu nanti memang bisa diisi sampai pertengahan Agustus," kata Mu'ti kepada wartawan di Jakarta, Minggu (20/7/2025).
Baca Juga: Koma 20 Tahun dan Akhirnya Meninggal, Kehidupan Lain Pangeran Tidur Arab Saudi
Melansir suara.com, Mu'ti mengingatkan pihak sekolah yang berkewajiban menginput data para siswa dalam Dapodik. Dari data tersebut maka pemerintah bisa melihat sebaran siswa yang melanjutkan pendidikan.
Dari situ kita bisa tahu sekolah-sekolah kita itu muridnya berapa, kemudian mana sekolah yang tidak ada murid dan sebagainya. Tapi belum sekarang karena memang sekarang masih beberapa swasta masih ada penerimaan sekarang, masih ada penerimaan," imbuhnya.
la menambahkan, hasil input Dapodik ini akan menjadi dasar koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri dalam mengambil kebijakan terhadap sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang minim
"Kami akan bicarakan ini dengan kementerian terkait termasuk dengan kementerian dalam negeri. Karena ini nanti menyangkut bagaimana penugasan para guru dan juga bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya itu kurang," ucapnya.
Baca Juga: Akhir Perjalanan Penyu Hijau: Ditemukan Membusuk di Pantai Minajaya Sukabumi
Fenomena kelas satu SD yang hanya terisi satu murid, atau bahkan kosong, menjadi sorotan di sejumlah daerah. Diakui Mu'ti kalau kondisi tersebut memang masih jadi realitas pendidikan dasar yang harus direspons dengan cermat.
"Memang ini menjadi realitas terutama di tengah pendidikan dasar yang harus kita lihat secara seksama. Nanti diambil kebijakan yang bermanfaat untuk semuanya itu ya," pungkasnya.
Sumber: suara.com
