SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS drh Slamet mengapresisasi pidato Menteri Keuangan terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026, khususnya atas komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pangan sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional.
“Pemerintah menunjukkan keseriusan melalui berbagai langkah seperti transformasi subsidi dan tata kelola pertanian, perluasan akses pembiayaan bagi petani dan nelayan, penguatan rantai pasok dan peran Bulog, dan pengembangan koperasi desa merah putih. Termasuk peran Danantara dalam mendukung investasi di sektor pangan. Ini langkah penting dan patut diapresiasi,” kata dia dalam keterangan di website partai pada 21 Mei 2025.
Meski demikian, legisator asal Sukabumi ini menekankan bahwa arah kebijakan pangan ke depan tidak boleh berhenti pada pencapaian ketahanan pangan semata, tetapi harus bertransformasi menuju kedaulatan pangan. “Ketahanan pangan seringkali hanya berfokus pada ketersediaan pangan yang cukup dan aman, yang bahkan dapat dicapai melalui impor. Sebaliknya, kedaulatan pangan menempatkan hak negara dan rakyat untuk menentukan sendiri sistem pangan yang sesuai dengan potensi lokal, budaya, dan kepentingan nasional,” jelasnya.
Baca Juga: Drh Slamet: Revisi Aturan Karantina Penting Demi Lindungi Industri Mebel Nasional
Menurut Slamet, paradigma kedaulatan pangan menuntut keberpihakan nyata pada petani, peternak, dan nelayan—bukan sekadar penyedia pangan, tetapi sebagai subjek utama dalam sistem pangan nasional. “Mereka harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan serta mendapatkan perlindungan harga, akses terhadap lahan, teknologi, dan pasar yang adil,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam forum-forum internasional seperti FAO dan Via Campesina, kedaulatan pangan telah ditegaskan sebagai prasyarat bagi ketahanan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Ketahanan pangan adalah kondisi, tetapi kedaulatan pangan adalah prinsip dan arah kebijakan. Inilah fondasi yang akan menjamin kemandirian dan keadilan ekonomi bangsa,” kata Slamet.
Lebih jauh, Slamet menyoroti pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati dan budaya pangan lokal. Penguatan benih lokal, praktik pertanian berkelanjutan, dan pelestarian pangan berbasis kearifan lokal harus menjadi bagian dari kerangka kebijakan nasional.
Ketua kelompok Komisi IV DPR RI Fraksi PKS ini juga menegaskan bahwa kedaulatan bangsa sangat erat kaitannya dengan kedaulatan pangan. “Kedaulatan pangan tidak mungkin tercapai ketika kesejahteraan petani tidak terjamin. Ketika petani telah sejahtera, maka secara otomatis angka kemiskinan di Indonesia akan turun drastis. Karena itu, arah kebijakan ekonomi sudah seharusnya berpihak pada penguatan sektor ini,” ujarnya. (ADV)
