SUKABUMIUPDATE.com - Tindakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan dukungan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi-Taj Yasin, dalam Pilkada serentak menuai kritik tajam. Sebagai kepala negara, Prabowo dinilai tidak etis melakukan endorsement politik pada salah satu calon dalam kontestasi politik tersebut.
Mengutip dari suara.com, Ketua Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI), Sultoni menilai bahwa Presiden, sebagai pejabat publik, seharusnya bersikap netral dalam Pilkada, terutama dalam menghadapi dinamika politik yang melibatkan banyak kepentingan.
"Ramai di media sosial, Pak Prabowo secara khusus memberikan dukungan kepada salah satu paslon di Pilkada Jawa Tengah, Ahmad Lutfi-Taj Yasin. Saya kira ini tidak sepatutnya dilakukan seorang kepala negara," ujar Sultoni dalam pernyataan yang disampaikan kepada wartawan pada Senin (11/11/2024).
Sultoni menambahkan, demi menjaga netralitas dan menghindari potensi konflik kepentingan, sebaiknya Prabowo mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. "Tentu sangat arif dan bijaksana kalau Pak Prabowo mundur. Opsinya, kalau tidak mundur sebagai Presiden, ya mundur sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, supaya tidak ada conflict of interest," tegasnya.
Baca Juga: China Sepakat Bantu Danai Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
Pernyataan ini menggema di media sosial, dengan banyak pihak yang mendukung agar Prabowo lebih fokus pada tugas negara tanpa terlibat langsung dalam dukungan politik terhadap calon tertentu. Di sisi lain, pihak yang mendukung Presiden Prabowo berpendapat bahwa tindakan tersebut adalah hak politiknya sebagai individu, meski menjabat sebagai kepala negara.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus menggaungkan perlunya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilu. Prabowo selaku kepala negara dan pejabat publik lainnya juga harus memberi contoh.
"Sesuai beleid yang ada tentang Undang-undang Pilkada sudah tegas diatur bahwa setiap pejabat negara, pejabat ASN, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi pidana," ungkapnya.
Menurutnya, akan sangat sulit menjelaskan kepada publik jika endorsement yang dilakukan Prabowo adalah sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
Pasalnya, dalam kegiatan tersebut pasti melekat pengaman presiden.
"Setiap kegiatan Presiden itu kan ada pengamanan melekat dari institusi pemerintah. Kita ingin pelaksanaan Pilkada serentak ini berlangsung fair tanpa cawe-cawe pejabat dan perangkat pemerintah mendung salah satu paslon," katanya.
Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketum Gerindra memberikan dukungan terhadap pasangan nomor urut 2, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin di Pilgub Jawa Tengah.
Bahkan dalam video itu, Prabowo mengajak Warga Jawa Tengah untuk memilih pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.
“Saya memohon, saudara-saudaraku rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat berilah suaramu pada Jenderal Ahmad Luthfi dan Gus Taj Yasin,” ujar Prabowo dalam video yang beredar itu.
Prabowo beralasan, dalam program kerjanya, dia bertekad mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia. Sehingga diperlukan, kerja sama antara pemerintahan pusat dan daerah.
“Saya percaya mereka adalah tim yang sangat cocok dan akan bekerja dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik,” kata Prabowo, dikutip Minggu (10/11/2024).
Kemudian, Prabowo dengan gamblang meminta kepada warga Jawa Tengah, untuk memberikan suara mereka saat Pilgub nanti untuk Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.
Sumber : suara.com
