SUKABUMIUPDATE.com - Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Kamis 7 November 2024.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta seluruh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Statistik dari seluruh Indonesia.
Budi Azhar Mutawali menjelaskan bahwa dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengarahkan pemerintah daerah untuk mendukung program-program strategis nasional yang akan dijalankan pada 2025.
"Presiden memberikan arahan agar pemerintah daerah dapat mendukung dan mengimplementasikan program pusat di tahun mendatang melalui APBD. Dukungan ini bertujuan untuk menopang Astacita yang menjadi visi pembangunan nasional," ujar Budi kepada sukabumiupdate.com, Jumat (8/11/2024).
Baca Juga: Wisata Ramah Lingkungan, DPRD Apresiasi Penanaman Pohon di Pantai Gadobangkong Sukabumi
Selain itu, Budi mengungkapkan bahwa peserta Rakornas mendapat arahan langsung dari para menteri koordinator dan menteri-menteri terkait mengenai program Astacita di masing-masing kementerian.
"Kami diminta membantu mendorong program-program pemerintah pusat melalui kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah," jelasnya.
Dalam konteks pelaksanaan Pilkada 2024, Budi Azhar menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah, Polres dan Kodim atau unsur Forkopimda untuk menjaga kelancaran, ketertiban, serta keamanan proses pemilihan.
"Kami didorong untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada agar berjalan damai dan sukses," jelas politisi Partai Golkar tersebut.
Budi juga menjelaskan bahwa kehadiran DPMPTSP dalam Rakornas bertujuan untuk mempermudah alur investasi di daerah, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.
"DPMPTSP diminta memberikan kemudahan bagi investasi agar peluang kerja di daerah semakin terbuka," tuturnya.
Sementara itu, kehadiran Badan Statistik juga menjadi sorotan penting dalam Rakornas. Pemerintah menekankan agar lembaga ini memperbaiki data-data yang kurang akurat di masa lalu. "Data yang sebelumnya kurang baik harus diperbaiki agar lebih akurat dan bermanfaat bagi kebijakan ke depan," pungkasnya. (ADV)
