SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin Ak menyoroti pembangunan Bukit Algoritma di Kabupaten Sukabumi yang mangkrak sejak groundreaking pada 9 Juni 2021. Proyek yang disebut akan seperti Silicon Valley di Amerika Serikat ini berpotensi membebani pemerintah meski diklaim tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelibatan BUMN PT Amarta Karya (PT AMKA) dalam proyek ini pada akhirnya bisa menyeret keuangan negara.

Mengutip pernyataan Amin di website resmi fraksi.pks.id pada Jumat, 19 Mei 2023, dia mengungkapkan dari sejumlah kasus proyek bermasalah seperti LRT Palembang, Bandara Kertajati, dan lain-lain, meskipun awalnya tidak menggunakan anggaran dari negara, namun lantaran proyek bermasalah, negara terpaksa menyuntikkan modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan-perusahaan yang belum menyelesaikan proyek tersebut. Diketahui, PT AMKA merupakan kontraktor utama proyek Bukit Algoritma.

"Saat BUMN mengerjakan mega proyek bernilai triliunan rupiah, biasanya mereka menerbitkan surat utang dengan jaminan pemerintah. Karena keuangan BUMN akan mengalami ‘bleeding’ jika tidak menerbitkan surat utang,” kata Amin.

Menurut Amin, agar investor swasta mau membeli surat utang tersebut, maka dibutuhkan jaminan dari pemerintah. Dengan cara itu, swasta yakin apabila terjadi masalah dengan proyek, investasi mereka mendapatkan proteksi lewat penjaminan pemerintah. “Saya khawatir, meski proyek Bukit Algoritma sampai saat ini mangkrak, namun investasi sudah dikucurkan. Perlu audit dan investigasi untuk mencegah APBN terseret oleh proyek ini,” ujarnya.

Lebih jauh Amin mengungkapkan berbagai proyek mangkrak disebabkan karena buruknya perencanaan. Proyek tidak didukung dengan studi kelayakan atau ‘feasibility studies’ yang dilakukan secara profesional. “Sejak awal, Gubernur Ridwan Kamil sudah mengingatkan kelemahan proyek Bukit Algoritma. Tapi peringatan itu dianggap angin lalu,” katanya.

Konsep Silicon Valley, sambung Amin, menggabungkan tiga pliar yakni universitas dengan kapasitas riset dan inovasi tinggi, industri pendukung yang mendukung inovasi, dan institusi finansial yang siap mendanai proyek riset dan rintisan (start up). Disinyalir ketiga pilar yang akan menopang keberlangsungan proyek Bukit Algoritma tersebut tidak terwujud. Dalam dua tahun terakhir sejak groundbreaking, tidak ada terobosan nyata untuk memenuhi tiga pilar itu.

Amin juga menilai selain tidak memiliki perencanaan matang, proyek bukit Algoritma tidak mempertimbangkan situasi nasional maupun global yang dihantam pandemi Covid-19. Banyak perusahaan besar tumbang terdampak pandemi, apalagi proyek rintisan. “Untuk mencegah munculnya kerugian negara yang timbul sebagai dampak ikutan kegagalan proyek ini, harus ada audit. BUMN Amarta Karya harus memberi penjelasan kepada publik. Komisi VI DPR akan mendalami masalah tersebut," kata dia.

Baca Juga: Masih Renovasi Gedung dan Bakal Perbaiki Jalan, Update Bukit Algoritma Sukabumi

Kabar Baru Bukit Algoritma

Ketua Pelaksana Kerja Sama Operasional (KSO) Bukit Algoritma Budiman Sudjatmiko sebelumnya sudah mengabarkan progres proyek pengembangan industri dan teknologi 4.0 serta sumber daya manusia di Kecamatan Cikidang dan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, tersebut. Kabar ini disampaikan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) ini di tengah kasus korupsi yang menjerat PT AMKA.

PT AMKA merupakan perusahaan BUMN yang menjadi kontraktor utama Bukit Algoritma. Bukit Algoritma sendiri adalah proyek yang digagas PT Kiniku Nusa Kreasi dan PT Bintang Raya Lokalestari. Keduanya membuat perusahaan Kerja Sama Operasional (KSO) bernama PT Kiniku Bintang Raya yang ketua pelaksananya Budiman Sudjatmiko yang juga Komisaris PT Perkebunan Nusantara V.

Budiman menyatakan kasus korupsi yang menjerat PT AMKA tak ada kaitannya dengan proyek Bukit Algoritma. "Ini kan proyek swasta (Bukit Algoritma) jadi tak terkait dengan kasus korupsi direksi BUMN," kata Budiman kepada sukabumiupdate.com melalui WhatsApp pada Sabtu, 13 Mei 2023.

Ketua Pelaksana KSO Bukit Algoritma Budiman Sudjatmiko saat meninjau lahan di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, pada 2021. | Foto: SU/Oksa Bachtiar Camsyah

Budiman mengungkapkan saat ini pengerjaan Bukit Algoritma masih berfokus pada renovasi kecil-kecilan, khususnya gedung-gedung yang sudah ada. "Masih fokus ke renovasi kecil-kecilan dulu. Khususnya gedung yang sudah ada. Insya Allah setelah Agustus (2023) akan fokus ke perbaikan jalan," ujar dia yang pada Februari 2023 menyatakan proses investasi Bukit Algoritma masih berjalan. "Masih jalan proses investasinya kok," katanya.

Budiman kekinian merespons beragam tudingan dugaan korupsi Bukit Algoritma. Melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis, 18 Mei 2023, Budiman menyatakan Bukit Algoritma merupakan proyek swasta yang tidak akan merugikan negara. Budiman juga menyinggung isu mangkraknya Bukit Algoritma akan digunakan pihak-pihak tertentu untuk menyerang dirinya, bahkan dikaitkan dengan kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang merugikan negara Rp 8 triliun.

"Dapat info dr seorang sahabat (dari partai di kubu sono) bahwa mereka akan angkat isu #BukitAlgoritma sebagai "kasus korupsi yg lebih besar dr Johnny Plate".
Kok ya mereka percaya diri u/ proyek swasta murni mereka paksakan sbg korupsi yg merugikan negara?" cuit Budiman.

Bukit Algoritma rencananya akan dibangun di lahan seluas 888 hektare yang mencakup tiga desa di Kecamatan Cikidang: Cicareuh, Pangkalan, dan Tamansari. Sementara satu desa di Kecamatan Cibadak yakni Desa Neglasari. Proyek ini terbagi tiga tahap dengan masa pengerjaan tiga tahun tahap pertama, tiga tahun tahap kedua, dan empat tahun tahap ketiga.

Groundbreaking proyek Bukit Algoritma di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, pada 9 Juni 2021. | Foto: SU/Oksa Bachtiar Camsyah

Peletakan batu pertama pada 9 Juni 2021 menjadi awal dimulainya pengerjaan tahap pertama selama tiga tahun oleh PT AMKA selaku main contractor. Adapun lahan 888 hektare Bukit Algoritma adalah milik PT Bintang Raya Lokalestari. Dalam laporan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tahun 2018, perusahaan itu tercatat mengusulkan tanah tersebut menjadi KEK Sukabumi dengan kegiatan utamanya: pariwisata, fusi sains, dan teknologi.

Saat groundbreaking, Budiman menginformasikan perkembangan investasi yang masuk ke Bukit Algoritma. Dia menyebut ada investor baru dari beberapa negara Asia yang menanamkan modalnya untuk pengembangan riset sensor pencari ikan bagi nelayan di Indonesia. "Untuk bidang ini nilainya Rp 1,7 triliun," kata Budiman setelah acara peletakan batu pertama.

Angka tersebut menambah nilai investasi yang sebelumnya telah lebih dulu masuk ke proyek Bukit Algoritma yakni Rp 18 triliun dari Kanada untuk pembangunan klaster fase pertama yang digarap PT AMKA berupa pembangunan infrastruktur. Kemudian ada pula investasi ekosistem energi terbarukan yang berasal dari Jerman sebesar Rp 1,4 triliun--yang kata Budiman pengerjaan investasi energi terbarukan ini dilakukan di luar Sukabumi.

Baca Juga: Kabar Baru Bukit Algoritma Sukabumi di Tengah Kasus Korupsi yang Menjerat PT AMKA

Kasus Korupsi PT AMKA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Presiden Direktur PT AMKA Catur Prabowo dan Direktur Trisna Sutrisna sebagai tersangka kasus korupsi subkontraktor proyek fiktif. KPK menduga keduanya telah menggasak uang perusahaan tersebut dalam 60 proyek.

Mengutip tempo.co, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan keduanya merencanakan mendapatkan uang melalui subkontraktor fiktif itu. Hingga pada 2018, dia mengatakan, keduanya membentuk beberapa CV fiktif yang berperan sebagai vendor berbagai transaksi pembayaran dari kegiatan proyek PT AMKA. “Dan hal itu sepenuhnya atas sepengetahuan tersangka CP dan TS,” kata Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 11 Mei 2023.

Berdasarkan penelusuran KPK, kata Tanak, ada dugaan vendor fiktif ini sudah melakukan pekerjaan terhadap 60 proyek yang digarap oleh PT AMKA. Dia mencontohkan tiga di antaranya adalah pekerjaan konstruksi pembangunan rumah susun Pulo Jahe, pembangunan laboratorium bio safety level 3 Universitas Padjadjaran, hingga pengadaan konstruksi pembangunan gedung olahraga Universitas Negeri Jakarta. “Perbuatan kedua tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 46 miliar,” ujar dia.

Modus Korupsi

Johanis Tanak juga membeberkan modus kedua tersangka dalam memperoleh uang dari bancakan subkontraktor fiktif. Dia mengatakan agar subkontraktor fiktif mereka mendapat kucuran anggaran, maka dikeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas sepengetahuan Catur Prabowo (CP) dan Trisna Sutisna (TS). “Untuk pengajuan anggaran pembayaran vendor tersebut, tersangka CP (Catur Prabowo) selalu memberika disposisi ‘lanjutkan’,” ujar dia.

Selain itu, Tanak mengatakan buku rekening, bongol cek, dan kartu ATM perusahaan fiktif selalu di dalam pengawasan staf akuntansi PT AMKA yang menjadi kepercayaan Catur Prabowo dan Trisna Sutisna. “Agar memudahkan pengambilan dan pencairan uang sesuai dengan permintaan tersangka CP,” kata Tanak.

Tanak mengatakan dari perbuatan Catur Prabowo dan Trisna Sutisna tersebut setidaknya negara berpotensi mengalami kerugian hingga Rp 46 miliar. Selain itu, kata dia, uang hasil korupsi keduanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti membayar tagihan kredit. "Saat ini tim penyidik masih terus menelusuri adanya penerimaan uang maupun aliran sejumlah uang ke berbagai pihak terkait lainnya," ujar dia.

PT AMKA merupakan BUMN yang sudah berdiri sejak 1962. Perusahaan ini awalnya bergerak di bidang pembuatan konstruksi baja. Seiring perjalanan, perusahaan memperluas lini bisnisnya menjadi konstruksi di bidang pekerjaan sipil, listrik, dan mekanik. Saat ini lini perusahaan tersebut fokus pada pengembangan manufaktur, infrastruktur, gedung, EPC (Engineering-Procurement-Construction), dan properti.

Respons PT AMKA

PT AMKA angkat suara terkait kasus korupsi subkontraktor proyek fiktif ini. Mengutip siaran pers yang dikirim kepada sukabumiupdate.com pada Kamis, 11 Mei 2023, manajemen PT AMKA menyatakan dukungannya terhadap KPK karena telah mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT AMKA pada proyek periode tahun 2018-2020 tersebut. Sebagai informasi, dua tersangka yang dimaksud adalah pejabat Direksi PT AMKA pada periode 2017-2020.

"Manajemen perusahaan saat ini yang telah menggantikan pejabat direksi pada periode tahun 2017-2020 akan terus berkomitmen dan mendukung penuh program antikorupsi serta bersikap terbuka dan kooperatif kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi," tulis siaran pers.

PT AMKA meyakinkan kepada para pemangku kepentingan bahwa proses bisnis perusahaan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan terus meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) dan selaras dengan AKHLAK sebagai core values perusahaan. "Kasus ini menjadi pembelajaran bagi perusahaan di dalam tata kelola perusahaan yang baik, sehingga diharapkan PT AMKA menjadi perusahaan yang bersih, sustainable, dan memiliki daya saing," lanjutnya.