Tak Mampu Tapi Masuk Desil 7 dan 9, DPRD Kota Sukabumi Minta Riwayat Ekonomi Warga Ditelusuri
Warga Kurang Mampu Masuk Desil 7-9, DPRD Kota Sukabumi Minta Data Ditelusuri.
Warga Kurang Mampu Masuk Desil 7-9, DPRD Kota Sukabumi Minta Data Ditelusuri.
Santunan JKK dan JKM Diserahkan di Sukabumi Expo, BPJS Dorong Pekerja Informal Ikut Terlindungi.
Mulai 1 Oktober 2026, pengaktifan jaminan PBPU-BP akan dilayani dalam waktu 14 hari kerja, berbeda dari sebelumnya yang hanya 1 x 24 jam.
Digitalisasi berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp1.200 triliun.
berkembangnya agroindustri dan pariwisata di Kabupaten Sukabumi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk membuka peluang munculnya UMKM baru.
Kadis PU Sukabumi Uus Pirdaus sebut butuh Rp1,6 triliun untuk rekonstruksi 400 km jalan rusak, Pemkab lobi dana pusat dan provinsi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Cibadak PT BPR Sukabumi (Perseroda), Jujun Junaedi, mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap layanan simpanan di BPR masih terjaga.
HJKS ke-156, DPMPTSP Sukabumi Kejar Target Investasi Rp5 Triliun, Semester I Capai Rp2,8 Triliun.
Ditengah tantangan ekonomi pada saat ini, BPR Sukabumi Cabang Cibadak akan lebih selektif dalam menyalurkan kredit kepada calon nasabah.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat mengungkap sedikitnya 1.000 kendaraan milik Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
RSUD Sekarwangi Tegaskan Pasien SKTM Tetap Dilayani, Penggunaannya Hanya Sekali
Ditengah tantangan ekonomi di zaman sekarang, BPR Sukabumi cabang Cibadak tetap fokus menjaga kulitas produk mereka yakni Kredit.
kenaikan PAD tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat dan berbagai pihak dalam memenuhi kewajiban pajak.
Presiden Prabowo intruksikan BRI dan BSI buatkan rekening bank untuk seluruh warga Indonesia. Digunakan untuk memperluas inklusi dan saluran bansos.
Kendaraan tersebut terdiri dari roda dua dan roda empat yang masuk dalam kategori Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU).
Kota Sukabumi bahkan menduduki peringkat ke sembilan, di atas Kota Bogor yang laju inflasinya mencapai 2,87%
"Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi berbagai potensi pendapatan," ujarnya dikutip dari keterangan resmi Pemkab Sukabumi.
Rencana pembiayaan tersebut diajukan melalui lembaga pembiayaan BUMN, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, dengan jangka waktu atau tenor pinjaman selama tiga tahun
FITRA Jawa Barat menilai argumen rencana pinjaman Pemkot Sukabumi yang menjadikan kenaikan PAD Tunai (PAD non-BLUD) sebagai salah satu dasar kemampuan dan sumber pembayaran cicilan hanya sebatas hipotesis kebijakan.
Pemkab Sukabumi mengajukan Raperda Perubahan APBD 2026 kepada DPRD. Perubahan anggaran disusun berdasarkan evaluasi kinerja hingga Semester I dan diprioritaskan untuk memenuhi belanja wajib serta mendukung program pembangunan.