SUKABUMIUPDATE.com - Kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) turut berdampak pada industri otomotif Tanah Air, hal tersebut ditambah dengan tak lagi diperpanjangnya relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) oleh pemerintah mengakibatkan harga mobil melambung tinggi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diketahui mengalami kenaikan dari 10 persen menjadi 11 persen.

Dikutip dari Suara.com, Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy melihat, saat ini banyak faktor yang turut memberikan dampak terhadap industri otomotif.

"Jadi banyak faktor yang mempengaruhi inflasi, kenaikan harga cost material sudah pasti," ujar Anton Jimmi Suwandy dalam sesi virtual media gathering baru-baru ini.

Menurutnya, di luar masalah Ukraina dan Rusia harga sudah banyak yang naik.

"Ditambah komoditi termasuk besi dan baja, kemudian harga minyak juga naik, pastinya mempengaruhi biaya di TAM dan TMMIN, baik biaya produksi dan biaya logistik," jelas dia.

Lebih lanjut, Anton menambahkan, di bulan April ini terjadi kenaikan harga pada beberapa unit. Jadi satu sisi memang ada faktor negatif

Namun diharapkan tidak terlalu banyak berdampak terhadap daya beli masyarakat.

Mungkin saat ini masih terbantu dengan adanya support PPnBM di kuartal pertama dan musim lebaran.

"Tapi sisi lain, kenaikan komoditi sangat berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Karena kita eksportir sehingga akan banyak ekonomi atau bisnis yang berkembang," terang Anton.

(Ilustrasi) Kini aktivitas jual beli kendaraan bekas resmi dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - (Pixabay mohamed_hassan)</span

Harapannya, dia menambahkan, bisa menyeimbangkan dari efek kenaikan harga itu dengan kenaikan ekspor.

"Mudah-mudahan tidak memengaruhi minus terhadap market otomotif kalau bisa memberikan plus," ungkapnya.

Kenaikan PPN sendiri didasari atas amanat Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tarif PPN sesuai UU HPP menjadi 11 persen pada 1 April 2022.

Namun, masih belum jelas bagaimana teknis penerapan tarif PPN 11 persen.

Sampai keputusan ini diumumkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memberikan peraturan mengenai penerapan PPN 11 persen.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari, menyebutkan kenaikan PPN 11 persen merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal.

Hal ini dilakukan sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan.

Sumber: SUARA.COM