SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Jawa Barat M Jaenudin menegaskan rumah sakit khususnya milik pemerintah provinsi Jabar dilarang menolak pasien. Apapun alasannya, termasuk karena BPJS tidak aktif, baik PBI maupun Mandiri.
Hal tersebut diungkap M Jaenudin kepada peserta forum sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Senin (9/11/2026) di Kampung Babakan Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
Baca Juga: Hasil Polling: 97 Persen Responden Tak Setuju Tukang Cukur Rambut dan Tukang Pijat Kena Pajak
“Dalam rapat anggaran dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, kita sudah sepakati bahwa pasien tidak boleh ditolak di rumah sakit. Untuk Rumah sakit milik Provinsi Jawa Barat, sudah disiapkan anggaran masa tenggang,” ungkap politisi PDIP ini dihadapan warga, perwakilan pemuda, perempuan, ulama, aparatur desa dan aktivis partai politik.
Jadi menurut Jaenudin, masa tenggang yang dimaksud adalah saat pasien datang ke rumah sakit tapi BPJS-nya tidak aktif, tetap harus ditangani, oleh rumah sakit. Biaya medis selama pengurusan program jaminan kesehatan pasien inilah yang akan dicover oleh pemerintah provinsi Jawa Barat.
“Tadinya pak gubernur inginnya cukup dengan pasien memperlihatkan KTP. Namun realisasinya sulit. Pertanggungjawaban anggarannya akan bermasalah, dinas kesehatan dan direktur rumah sakit takut akan jadi temuan. Tetap diperlukan prosedur administrasi,” ungkap M Jaenudin yang juga menjabat sebagai sekretaris komisi V DPRD Jabar.
Anggaran masa tenggang menjadi solusi untuk tetap memastikan tidak ada pasien warga Jawa Barat yang ditolak saat datang ke rumah sakit, karena BPJS tidak aktif. “Insyallah program ini akan berjalan lebih maksimal pada tahun anggaran 2027, termasuk untuk rumah sakit kota dan kabupaten” pungkas wakil rakyat DPRD Jabar dari daerah pemilihan Sukabumi ini. (*)
