SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS drh Slamet menyampaikan catatan dan pertanyaan penting dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian dan jajaran. Ia menekankan pentingnya pengawasan anggaran dan koordinasi kebijakan lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan ketahanan pangan nasional.
Legislator Senayan asal daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi ini menyatakan dukungannya atas penambahan anggaran di sektor pertanian. Namun ia menegaskan bahwa DPR RI juga memiliki tugas konstitusional untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut agar program-program yang dicanangkan presiden dapat berjalan dengan baik.
Slamet menyoroti beberapa isu strategis yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Pertama, soal status lahan 140,5 hektare yang tercantum dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. “Apakah 140,5 hektare tersebut merupakan bagian terpisah dari 250 ribu hektare yang ada dalam perencanaan Kementerian Pertanian? Mohon dijelaskan,” ujar dia.
Baca Juga: Syukuran Bumi di Ciracap Sukabumi, Slamet Ajak Masyarakat Rawat Tradisi dan Syukur
Selain itu, ia menyinggung kasus kebocoran pipa PT Vale yang dinilainya perlu diantisipasi dampaknya terhadap kesuburan tanah dan lingkungan pertanian. Meski Menteri Pertanian telah memberikan jaminan tidak akan mengganggu swasembada pangan dalam jangka pendek, Slamet menekankan perlunya langkah antisipasi jangka panjang agar sektor pertanian tetap terlindungi.
Ia juga mempertanyakan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan mengenai pembebasan biaya impor etanol. “Apakah Kementerian Pertanian dilibatkan dalam pembahasan kebijakan tersebut? Mengapa kebijakan ini muncul ketika petani tebu kita sedang menghadapi tekanan dan stok etanol dalam negeri juga mencukupi?” ungkapnya.
Menurut Slamet, kebijakan yang kurang terkoordinasi berpotensi merugikan petani dalam negeri dan melemahkan kemandirian sektor pertanian. Karena itu, ia meminta Kementerian Pertanian untuk memperkuat komunikasi lintas kementerian dan menyampaikan sikap resmi terkait kebijakan impor etanol yang berdampak pada petani tebu. (ADV)
