SUKABUMIUPDATE.com - Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Sukabumi tengah berupaya untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pariwisata.
Pasalnya berdasarkan evaluasi dari libur Lebaran 2024 kemarin, potensi untuk menggenjot pendapatan dari pajak maupun retribusi di sektor tersebut belum maksimal karena terdapat kebocoran PAD.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi, Herdy Somantri. Ia mengaku karena persoalan itu pendapatan daerah tak berbanding lurus dengan membludaknya wisatawan yang datang ke tempat wisata di Kabupaten Sukabumi.
Berdasarkan data yang diterimanya, Herdy menyebut bahwa jumlah wisatawan libur lebaran 2024 mencapai 181.819 orang. Jumlah itu menurutnya apabila kebocoran PAD bisa ditekan tentu sangat berpotensi untuk menggenjot PAD sektor pariwisata.
“Tentu itu harus menjadi potensi baru. Karena jumlah kunjungan itu harus berbanding lurus dengan pendapatan asli daerah idealnya. Dimana setiap perangkat daerah penghasil juga harusnya mereka ada penambahan penghasilan untuk peningkatan PAD,” kata Bima-sapaan akrab Herdy Somantri, Selasa (16/4/2024).
Baca Juga: Bapenda Sukabumi Siapkan Hadiah Umrah Gratis Bagi Wajib Pajak, Simak Syaratnya
Namun di lapangan, lanjut Bima, potensi di sektor pariwisata itu tak terserap maksimal karena ada kebocoran-kebocoran di sektor pajak restoran hingga parkir.
"Di beberapa sektor, contoh tempat parkir yang yang belum kita kelola dan parkir yang tidak memiliki izin itu banyak kebocoran atau loss untuk pendapatan," jelasnya.
“Nanti kita akan melakukan kolaborasi setelah tadi rapat dinas ada perintah pak bupati kita akan melakukan inovasi inovasi atau terobosan bagaimana caranya sehingga potensi pajak di sektor pariwisata itu bisa kita ambil keseluruhan,” jelasnya.
Adapun langkah terdekat dalam upaya menekan kebocoran PAD di sektor pariwisata, lanjut Bima, yakni dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta terus berkoordinasi dengan perangkat daerah penghasil.
“Sektor pariwisata itu kan terdiri dari mulai parkir kendaraan, terus juga restoran, pajak hotel dan sebagainya, sehingga itu nanti kedepan bisa menambah peningkatan PAD,” ujarnya.
Menurut Bima, bila daerah memiliki PAD yang sangat tinggi, percepatan pembangunan bisa lebih terakselerasi.
“Sehingga percepatan pembangunan untuk menyasar RPJMD atau merealisasikan seluruh janji politik dari bupati dan wakil bupati itu bisa lebih terakselerasi. Sehingga kita akan melakukan rapat rapat (koordinasi), bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat dengan kemudahan akses dan kemudahan untuk membayar (pajak),” tandasnya (ADV).
