SUKABUMIUPDATE.com – Fraksi- fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Gubernur Ridwan Kamil memberikan penjelasan secara detil soal anggaran tahun 2019 yang dinilai kurang transparan serta tidak optimal. Pertanyaan tersebut terlontar saat pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jabar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin tanggal 20 Juli 2020 kemarin.
Dikutip dari rilis resmi DPRD Provinsi Jabar, Ketua DPRD Brigjen TNI (purn) Taufik Hidayat mengatakan, pertanyaan seputar penggunaan anggaran daerah yang dinilai bermasalah itu tak lain merespon nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jabar TA 2019 pada 14 juli 2020 lalu.
"Jadi, hasil dari tindak lanjut pembahasan di tingkat komisi-komisi dan fraksi-fraksi DPRD itulah kemudian mengkristal dalam butir butir pertanyaan tersebut," kata Taufik di Gedung DPRD Jabar.
Menurutnya, fraksi-fraksi memohon agar gubernur menjelaskan sekitar kurang lebih 8 pertanyaan yang mewakili pandangan umum fraksi. Adapun, sejumlah pertanyaan fraksi tersebut diantaranya masalah pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak mencapai target sebagaimana telah ditetapkan.
BACA JUGA: Komisi II DPRD Jabar Soroti Kinerja Pemprov di Bidang Ekonomi, Lina: Wajib Bangkit
Masalah ini hadir akibat kurangnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada. Dewan membuka hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) perwakilan Jabar, dimana ada 54 permasalahan kecurangan penerimaan sebesar Rp67,42 miliar.
Fraksi-fraksi DPRD Jabar juga mencermati rendahnya penyerapan belanja daerah, yakni belanja tidak langsung sebesar 93,65 persen dan belanja langsung 85 persen. Merujuk hasil identifikasi BPK Perwakilan Jabar, ada 192 permasalahan pertanggungjawaban realisasi belanja daerah yang tidak sesuai ketentutan, nilainya Rp113,69 miliar.
Anggota badan anggara sekaligus Komisi II DPRD Jawa Barat Lina Ruslinawati menegaskan sejumlah point pertanyaan tersebut hasil temuan komisi dan fraksi i yang harus dijelaskan (diiawab) oleh Gubenur Ridwan Kamil dalam agenda peripurna selanjutnya.
“Ringkasnya kami di DPRD Jabar menemukan banyak permasalahan anggaran, yang menurut kami menyumbang ketidakoptimalan pencapaian target pembangunan di Jawa Barat pada tahun 2019 lalu,” jelas angota Fraksi Partai Gerindra ini melalui sambungan telpon kepada sukabumiupdate.com, Selasa (21/7/2020).
