SUKABUMIUPDATE.com – Pasca lebaran pemerintah melalui kementerian kesehatan mulai masif mensosialisasikan protokol kesehatan baru ditengah pandemic covid-19 yaitu new normal. Pemerintah ingin roda birokasi dan perekonomian kembali bergerak dengan standar kesehatan ketat ditengah wabah corona yang angka penularannya masih cukup tinggi khususnya di Indonesia.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati menanggapi hal ini dengan meminta pemerintah harus sangat berhati-hati. Kajian epidermologi harus dilakukan dengan melibatkan level pemerintah daerah hingga unit teknis di lapangan, karena konsep new normal yang akan diterapkan hanya bisa dilakukan pada daerah yang angka penyebaran wabahnya rendah.
“Untuk daerah zona hijau okelah, tapi zonasi ini harus disusun hingga per kelurahan dan desa, artinya kewilayahan. Intinya jangan dipukul rata harus memulai konsep new normal di wilayah yang angka penyebaran wabahnya masih tinggi termasuk potensinya (zona merah), tidak dipaksakan,” jelas Lina saat berbincang dengan redaksi sukabumiupdate.com melalui sambungan telpon, Selasa (26/5/2020).
Pemerintah juga harus menyusun protokol khusus untuk lembaga pendidikan terutama sekolah dasar hingga menengah. “Banyak kasus di negara lain, saat sekolah kembali dibuka siswa dan guru malah terpapar covid-19, ini harus menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia terutama kementerian pendidikan, jangan sampai kita membuat membuat kebijakan yang terburu-buru tanpa persiapan,” sambung politisi perempuan partai Gerindra ini lebih jauh.
Lina Ruslinawati anggota DPRD Jabar saat meninjau galeri UMKM di Kabupaten Sukabumi
BACA JUGA: Panduan New Normal Tempat Kerja dari Kemenkes, dari Lembur hingga Makanan
Jika perkantoran baik instansi pemerintah hingga swasta bisa diterapkan protokol kesehatan baru maka lembaga pendidikan juga wajib dilakukan terutama terkait infratrukturnya. Lina bertanya jika sekolah kembali masuk bulan Juli 2020 atau dalam waktu dekat harus dipastikan dulu lembaga pendidikan u sudah memiliki alat kebersihkan serta fasilitas pemberi jarak antar siswa dan guru.
“Saya tanya, sekolah mana yang sudah menyiapkan fasilitas cuci tangan fortable di setiap kelas atau punya lebih dari satu alat di setiap sekolah. Jangan sampai untuk cuci tangan siswa harus antri di wc sekolah yang kita tahulah kondisi wc sekolah itu seperti apa?,” ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan Sukabumi ini.
BACA JUGA: Idul Fitri Tahun Ini Berbeda, Apa Kata Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar
Fasilitas ruang belajar juga harus disiapkan, karena menurut Lina tidak mungkin membiarkan siswa belajar dimasa pandemi yang belum ditemukan obat dan vaksinnya ini duduk bersebelahan karena meja dan kursi belajarnya masih menyatu. “Minimal kementerian pendidikan harus merubah bentuk meja dan kursi para siswa jadi terpisah untuk setiap siswa. Malah wajib diberi mika atau kaca pembatas antar satu siswa dengan siswa lainnya. Ini baru protokol kesehatan, kita sudah sampai mana?” Cetus Lina bertanya.
Protokol kesehatan new normal yang disusun oleh pemerintah ini menurut Lina memang harus dijalankan, namun infrastruktur dan pengawasan pelaksanaannya juga harus ketat. “Saya meminta sebelum kembali beraktivitas semua warga negara khususnya para siswa dan guru harus ikut rapid test massal gratis dan bahkan swab test. Jadi yang ketahuan positif atau reaktif harus beristirahat di rumahnya hingga sembuh, kita tidak boleh membiarkan rakyat terpapar,” pungkasnya.
