SUKABUMIUPDATE.com - Proyek kereta api cepat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dihentikan sementara. Surat penghentian sementara itu dikeluarkan Kementerian PUPR.
Surat itu dikirimkan ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Dengan penghentian sementara ini, maka pekerjaan terhadap proyek kereta cepat Jakarta - Bandung berhenti.
Surat itu menyinggung kondisi layanan Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Purbaleunyi yang akhir-akhir ini terdampak pembangunan kereta cepat sehingga harus dihentikan.
"Betul (surat Kementerian PUPR untuk PT KCIC), confirmed," kata Karo Humas Kementerian PUPR Endra saat dihubungi, Sabtu (29/2/2020).
Terdapat enam poin dalam surat yang jadi pertimbangan penghentian proyek. Antara lain, pembangunan proyek kurang memperhatikan kelancaran akses keluar masuk jalan tol sehingga berdampak terhadap kelancaran jalan tol dan non tol.
Kedua, pembangunan proyek kurang memperhatikan manajemen proyek sehingga terjadi pembiaran penumpukan materian di bahu jalan. Akibatnya mengganggu fungsi drainase, kebersihan jalan, dan keselamatan pengguna.
Ketiga, pengelolaan proyek menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek yang menyebabkan kemacetan luar biasa pada ruas jalan tol dan mengganggu kelancaran distribusi logistik.
Selanjutnya, pengelolaan sistem drainase yang buruk dan keterlambatannya pembangunan saluran drainase sesuai kapasitas yang telah terputus oleh kegiatan proyek menyebabkan banjir di tol.
Lalu, adanya pembangunan pilar LRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di KM 3+800 tanpa izin, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Terakhir, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keselamatan lingkungan, dan keselamatan publik belum memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
Kementerian PUPR mengintruksikan agar kegiatan pembangunan kereta cepat yang dikerjakan Sinohydro diberhentikan selama 2 pekan sejak tanggal 2 Maret 2020. Lalu, disebutkan bahwa pekerjaan dapat dilanjutkan setelah dilakukan evaluasi menyeluruh atas masalah pengelolaan pelaksanaan konstruksi yang sepenuhnya mengikuti peraturan Menteri PUPR.
Sumber: Suara.com
