SUKABUMIUPDATE.com - UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BP Mektan) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat menggelar apel pagi rutin di halaman kantor BP Mektan, Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Senin (14/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Kasubag Tata Usaha UPTD BP Mektan Jabar, Ahmad Hidayat, yang bertindak sebagai pembina apel, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan BP Mektan untuk mengikuti pelatihan ASN Berintegritas yang diselenggarakan secara daring oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat.
Menurut Ahmad, pelatihan tersebut wajib diikuti oleh seluruh ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun PPPK Paruh Waktu.
“Diklat ASN Berintegritas ini dilaksanakan secara online oleh BPSDM Provinsi Jawa Barat dan wajib diikuti seluruh ASN. Pelaksanaannya cukup fleksibel karena berlangsung dari 1 September hingga 30 November 2026,” ujar Ahmad dalam amanat apel.
Baca Juga: UPTD BP Mektan Konsisten Gotong Royong Jalankan Gerakan ASRI Program Gubernur Jabar
Ia menjelaskan, peserta diwajibkan menyelesaikan enam modul materi yang telah disiapkan dalam sistem pembelajaran daring tersebut. Karena waktu pelaksanaannya cukup panjang, ASN diharapkan dapat mengatur jadwal belajar secara mandiri tanpa mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari.
Selain membahas pelatihan ASN Berintegritas, Ahmad juga mengingatkan pentingnya penyelesaian laporan Indikator Kinerja Individu (IKI) Pegawai, khususnya bagi PPPK Paruh Waktu.
Menurutnya, kelengkapan laporan kinerja menjadi salah satu syarat penting dalam proses evaluasi dan perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu untuk tahun 2027.
“Setiap data yang diminta agar segera diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Jangan sampai ada keterlambatan karena seluruh data tersebut menjadi bagian dari penilaian kinerja pegawai,” tegasnya.
Melalui apel pagi tersebut, seluruh pegawai diingatkan untuk meningkatkan kedisiplinan administrasi, menyelesaikan kewajiban pelaporan tepat waktu, serta memanfaatkan kesempatan pelatihan guna meningkatkan kompetensi dan integritas sebagai ASN.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. (adv)
