SUKABUMIUPDATE.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menargetkan setiap desa yang tergolong rawan gigitan ular di Jawa Barat memiliki ketersediaan vaksin dan serum anti bisa ular (ABU). Kebijakan ini ditujukan untuk mempercepat penanganan darurat bagi warga, khususnya petani dan masyarakat desa yang beraktivitas di sawah dan kebun.
Menurut KDM, kasus gigitan ular masih kerap terjadi di wilayah pedesaan Jawa Barat, terutama di daerah dengan kondisi geografis pegunungan, hutan, dan lahan pertanian. Namun, ketersediaan serum anti bisa ular di tingkat desa dinilai masih belum optimal.
Untuk mendukung target tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengembangkan serum anti bisa ular melalui kolaborasi dengan PT Bio Farma sebagai perusahaan farmasi nasional. Pengembangan ini juga melibatkan pegiat satwa liar dan konservasi, salah satunya Panji Petualang, khususnya dalam pengelolaan penangkaran ular sebagai sumber bahan baku bisa (venom) yang dibutuhkan dalam proses produksi serum.
Baca Juga: Menelusuri Jejak Sejarah Distanhorti Jabar: Dari Masa Kolonial hingga Era Pertanian Modern
KDM menyebut, kolaborasi tersebut akan didukung melalui pendanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Ia menilai langkah ini penting sebagai upaya memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat desa dari risiko gigitan ular berbisa.
"Sekarang yang kami lagi pesan-pesan benar adalah serum anti bisa ular. Orang Sunda yang paling bahaya tiga, yakni 1. oray gibug atau ular tanah 2. oray welang atau ular weling, yang nomor 3. ular kobra," ujar KDM dikutip dari akun Instagram pribadinya, Rabu (21/1/2026).
Ia menjelaskan, tingginya risiko gigitan ular di Jawa Barat berkaitan erat dengan aktivitas masyarakat desa yang sehari-hari bekerja di sektor pertanian. Karena itu, KDM menilai penanganan tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas kesehatan tingkat kabupaten atau kota, melainkan harus tersedia langsung di wilayah rawan.
Sebagai solusi jangka panjang, KDM juga mendorong pembangunan sistem produksi serum yang berkelanjutan, termasuk melalui penangkaran dan pengembangbiakan ular yang dikelola secara terencana dan bertanggung jawab untuk kebutuhan riset.
"Mudah-mudahan dan selanjutnya harus ada yang melihara ular, menetaskan, menernakkan," tuturnya.
Baca Juga: Seram! Gorong-Gorong di Palabuhanratu Sukabumi Jadi Sarang Ular Sanca, Ada 22 Ekor
Ia menegaskan, pengembangan serum anti bisa ular membutuhkan dukungan riset yang serius, termasuk pengelolaan hewan uji secara profesional dan sesuai standar.
Melalui program ini, KDM berharap setiap desa yang selama ini rawan gigitan ular dapat memiliki stok vaksin dan serum anti bisa ular, sehingga penanganan korban dapat dilakukan lebih cepat dan risiko kematian dapat ditekan.
"Kami ingin di setiap desa yang endemik ular, yang sering dipatok ke sawah, ke kebon, nanti harus tersedia (serum dan vaksin) di desa," tandasnya.
