SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, mengungkapkan kekhawatiran terkait draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dalam rapat UNESCO tentang Tata Kelola Platform Digital pada 19 Juni 2024 di Dubrovnik, Kroasia. Kekhawatiran ini disampaikan dalam forum tertutup yang dimoderatori oleh Marjorie Buchser, senior konsultan UNESCO.
Sapto menyoroti pasal dalam draf RUU Penyiaran yang mengusulkan pelarangan penyiaran eksklusif jurnalisme investigasi. Meskipun pembahasan draf tersebut telah ditunda, Sapto menegaskan bahwa situasi ini masih berbahaya dan berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia, terutama pasca pelantikan presiden terpilih pada Oktober mendatang. "Saya rasa ini perlu perhatian dunia," ujarnya, mengingat Dewan Pers bersama konstituen telah menolak usulan tersebut.
Pertemuan bertajuk “Regulatory Approaches to New Technologies: Ensuring Complementarity Among Different Regulatory Arrangements” dihadiri oleh badan regulator media dari seluruh dunia. Diskusi mencakup berbagai topik seperti media sosial, platform digital, dan pers dalam konteks pengaturan dan pengawasan.
Dalam pertemuan tersebut, Sapto juga menyebutkan bahwa Menkominfo telah melontarkan gagasan untuk membentuk Dewan Media Sosial yang hingga kini belum jelas bentuknya. "Ini menunjukkan bahwa platform media sosial sudah membuat pusing pemerintah," tambahnya.
Baca Juga: Jurnalis Sukabumi Ikut Menolak, DPR Tunda Pembahasan Revisi UU Penyiaran
Baca Juga: Dewan Pers: RUU Penyiaran Tak Sesuai Hak Warga Negara, Bikin Tak Merdeka
Delegasi Indonesia yang dikoordinasi oleh UNESCO Indonesia. Selain Dewan Pers ada pula dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dipimpin langsung ketuanya Rahmad Bagja, Koalisi Damai gabungan dari beberapa CSO (chief security officer), termasuk Mafindo dan Ecpat Indonesia. Ketua Koalisi Damai, Wijayanto, SIP, MSi, PhD yang juga wakil rektor Universitas Diponegoro memimpin koalisi. Sedangkan dari Mafindo dihadiri Setiaji Eko Nugroho dan Ecpat oleh Oviani Fathul Jannah.
Dalam paparannya, Rahmad Bagja menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung baik berkat kolaborasi dengan Koalisi Damai yang aktif memberikan masukan mengenai pengelolaan isu media dan pendekatannya. "Guideline yang telah disusun oleh UNESCO dan diterjemahkan oleh kawan-kawan Koalisi Damai sangat membantu pelaksanaan dan eksekusi Bawaslu pada Pilpres 2024," kata Rahmat.
Wijayanto, yang mewakili Koalisi Damai, juga aktif dalam diskusi di UNESCO. Selain menjadi pembicara resmi, ia terlibat dalam kelompok-kelompok ahli selama diskusi berlangsung. Wijayanto menyampaikan bahwa kunci sukses pelaksanaan Pemilu 2024 adalah kolaborasi dengan Bawaslu dan Komisi Pemilu Indonesia, pemantauan ruang publik digital, serta dialog dengan partai-partai peserta pemilu.
"Kami meminta mereka, para pemimpin partai, untuk menandatangani pemilu damai. Berkat fasilitasi Bawaslu dan KPU, itu bisa berhasil," tutur Wijayanto. Ia juga menambahkan bahwa tantangan berikutnya adalah pelaksanaan pilkada.
Sumber : Pers Rilis Dewan Pers
