Jurnalis Sukabumi Ikut Menolak, DPR Tunda Pembahasan Revisi UU Penyiaran

Selasa 28 Mei 2024, 14:43 WIB
Peserta aksi menandatangani pernyataan penolakan terhadap revisi UU Penyiaran di depan gedung DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir H Juanda, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Rabu, 22 Mei 2024. | Foto: SU/Asep Awaludin

Peserta aksi menandatangani pernyataan penolakan terhadap revisi UU Penyiaran di depan gedung DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir H Juanda, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Rabu, 22 Mei 2024. | Foto: SU/Asep Awaludin

SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan revisi UU Penyiaran di Baleg saat ini ditunda. Penundaan ini berdasarkan permintaan Fraksi Gerindra. Diketahui, penolakan terhadap revisi ini juga datang dari Sukabumi.

Mengutip tempo.co, Supratman mengatakan revisi UU Penyiaran memang sudah ada di Baleg dan telah satu kali mendengarkan paparan dari pengusul yakni Komisi I.

"Dari fraksi kami (Gerindra) sudah memerintahkan kepada saya untuk sementara tidak membahas RUU Penyiaran, terutama yang berkaitan dengan dua hal. Satu, posisi Dewan Pers. Kedua, menyangkut jurnalistik investigasi," kata politikus Gerindra setelah rapat paripurna di Kompleks DPR RI, Senayan, Selasa (28/5/2024).

Supratman mengatakan alasan penundaan pembahasan ini adalah karena tidak mau mengganggu kebebasan pers. Menurut dia, pers sebagai lokomotif dan salah satu pilar demokrasi sehingga harus dipertahankan.

Baca Juga: Tolak Revisi UU Penyiaran, Jurnalis Sukabumi Paparkan Pasal Bermasalah di Depan DPRD

Sehari sebelumnya, organisasi pers, gabungan pers mahasiswa, dan organisasi pro-demokrasi, melakukan aksi unjuk rasa terkait revisi UU Penyiaran di depan gedung DPR RI, Senayan. Mereka menolak pasal-pasal bermasalah dalam revisi UU Penyiaran yang saat ini sedang digodok di DPR.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan, sebagai salah satu koordinator aksi menyebut demo dilakukan tidak hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai kota di Indonesia seperti di Aceh, Lampung, Bali, Surabaya, dan lain-lain.

Menurut dia, draf revisi UU Penyiaran yang terbaru memiliki beberapa pasal yang sangat merugikan masyarakat, salah satunya tidak boleh melakukan liputan investigasi. “Untuk publik itu sangat merugikan rakyat, karena pilar keempat demokrasi adalah pers.”

Sejumlah organisasi yang ikut melakukan aksi, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jakarta Raya, Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif Untuk Demokrasi (SINDIKASI).

Adapun tiga poin tuntutan organisasi pers tersebut, yakni pertama, segera batalkan seluruh pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Kedua, revisi Undang-Undang Penyiaran harus melibatkan organisasi pers, gabungan pers mahasiswa, dan organisasi pro demokrasi.

Ketiga, pers meminta DPR harus memastikan perlindungan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dalam setiap peraturan perundang-undangan.

Sebagai informasi, revisi UU Penyiaran ini dijadwalkan akan disidangkan di Badan Legaslasi DPR pada 29 Mei 2024. Agendanya yakni pengambilan keputusan atau pendapat mini fraksi atas hasil pengharmonisasian revisi UU tentang penyiaran.

Ada lima poin bermasalah dalam draf tertanggal 27 Maret yang dikritik publik. Pertama Pasal 8A huruf (q) yang menyebutkan bahwa KPI dalam menjalankan tugas berwenang menyelesaikan sengketa jurnalnalistik khusus di bidang penyiaran. Hal ini terjadi tumpang tindih dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers yang menyebut bahwa sengketa pers seharusnya diselesaikan oleh Dewan Pers.

Kedua Pasal 42 ayat 2. Serupa Pasal 8A huruf q, Pasal 42 ayat 2 juga menyebut bahwa sengketa jurnalistik diurusi oleh KPI. Sementara berdasarkan UU Pers, penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan oleh Dewan pers.

Ketiga, Pasal 50 B ayat 2 huruf (c), Ini menjadi pasal yang paling disorot lantaran memuat aturan larangan adanya penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi. Kemudian Pasal 50B ayat 2 huruf (k) dilarang membuat konten siaran yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik.

Terakhir, Pasal 51 huruf E. Selain Pasal 8A huruf (q) dan pasal 42 ayat 2, Pasal 51 huruf E juga tumpang tindih dengan UU Pers. Pasal ini mengatur bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di pengadilan.

“Sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 51 huruf E.

Tiga organisasi profesi wartawan atau jurnalis juga melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Sukabumi pada Rabu, 22 Mei 2024. Mereka menolak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Ketiga organisasi itu adalah AJI Biro Sukabumi, IJTI Sukabumi Raya, dan PWI Kota Sukabumi. Titik demonstrasi dimulai dari Balai Kota Sukabumi lalu bergerak mundur menuju gedung DPRD.

Orasi penolakan terhadap revisi UU Penyiaran dilakukan bergantian oleh perwakilan massa aksi. Para orator menegaskan revisi tersebut akan mempersempit ruang gerak jurnalis. Sejumlah pasal dianggap berpotensi melanggar hak kemerdekaan pers di Indonesia dan hak publik atas informasi.

Sumber: Tempo.co

AYO! main games di Sukabumi Update Games
Follow Berita Sukabumi Update di Google News
Simak breaking news Sukabumi dan sekitarnya langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita SukabumiUpdate.com WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaXv5ii0LKZ6hTzB9V2W. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Berita Terkait
Berita Terkini
Sukabumi16 Juli 2024, 23:12 WIB

Geger Mayat Telanjang di Hutan Situ Gunung Sukabumi, Kondisinya Mengenaskan

Mayat di Situ Gunung Sukabumi tersebut ditemukan dalam kondisi sudah membusuk dengan kepala yang sudah menjadi tengkorak dan terpisah dari badannya.
Penemuan mayat telanjang dengan kondisi mengenaskan di Hutan Situ Gunung Kadudampit Sukabumi. (Sumber : Istimewa)
Nasional16 Juli 2024, 22:30 WIB

Dewan Kehormatan Pecat Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Ini Alasannya

Dewan Kehormatan PWI Pusat resmi memberhentikan penuh Hendry Ch Bangun dari keanggotaannya.
Sosok Ketum PWI pusat Hendry Ch Bangun yang dipecat dewan kehormatan buntut penyalahgunaan kekuasaan. (Sumber Foto : PWI Pusat)
DPRD Kab. Sukabumi16 Juli 2024, 21:43 WIB

4 Pabrik di Sukabumi Gulung Tikar Gegara Krisis Ekonomi Global, Ini Respons DPRD

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Iskandar soal badai PHK dan empat pabrik tutup akibat resesi ekonomi global.
Hera Iskandar, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi | Foto : SU
Sehat16 Juli 2024, 21:15 WIB

KKI Sambut Aturan Baru Label Bahaya BPA, Desak BPOM Lakukan Sosialisasi

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menyambut baik terbitnya revisi peraturan BPOM tentang label label peringatan bahaya BPA pada galon air minum.
Ilustrasi. BPOM terbitkan aturan baru terkait label peringatan bahaya BPD pada galon air minum bermerek dengan bahan polikarbonat. (Sumber : iStock)
Life16 Juli 2024, 21:00 WIB

7 Ciri Orang yang Memiliki Pengalaman Trauma Masa Kecil, Kamu Salah Satunya?

Memahami dan mengenali ciri-ciri orang yang memiliki pengalaman trauma masa kecil adalah langkah pertama yang penting dalam memberikan dukungan dan intervensi yang diperlukan.
Ilustrasi - Memahami dan mengenali ciri-ciri orang yang memiliki pengalaman trauma masa kecil adalah langkah pertama yang penting dalam memberikan dukungan dan intervensi yang diperlukan. (Sumber : pexels.com/@Min An).
Kecantikan16 Juli 2024, 20:30 WIB

Serum Wajah: Jenis, Manfaat dan Tips Memilih yang Cocok untuk Kulit

Serum wajah adalah tambahan yang efektif untuk rutinitas perawatan kulit, menawarkan manfaat yang spesifik untuk berbagai masalah kulit.
Ilustrasi. Serum untuk Perawatan Kulit Wajah (Sumber : Freepik/@freepik)
Sukabumi16 Juli 2024, 20:29 WIB

Heboh Tabung Sampel Darah dan Jarum Suntik Tercecer di Jalanan Parungkuda Sukabumi

Berikut kesaksian warga terkait penemuan barang diduga limbah medis berupa tabung sampel darah hingga jarum suntik bekas yang tercecer di Parungkuda Sukabumi.
Tabung sampel darah hingga jarum suntik ditemukan tercecer di jalan Kompa-Cipanggulaan, Parungkuda Sukabumi. (Sumber : Istimewa)
Sukabumi16 Juli 2024, 20:16 WIB

UPTD PU Monitoring 3 Lokasi Pekerjaan Perbaikan Jalan di Jampangkulon Sukabumi

UPTD PU Wilayah Jampangkulon, melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan di bawah bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi
UPTD PU Jampangkulon Sukabumi lakukan monitoring pekerjaan perbaikan jalan | Foto : Ragil Gilang
Life16 Juli 2024, 20:00 WIB

6 Kisah Misteri Leuweung Sancang yang Disebut Tempat Menghilangnya Prabu Siliwangi

Leuweung Sancang, sebuah hutan lindung di Garut, Jawa Barat, menyimpan legenda yang erat kaitannya dengan sosok Prabu Siliwangi, raja ternama Kerajaan Padjajaran.
Ilustrasi - Leuweung Sancang, sebuah hutan lindung di Garut, Jawa Barat, menyimpan legenda yang erat kaitannya dengan sosok Prabu Siliwangi, raja ternama Kerajaan Padjajaran.  (Sumber : Pixabay.com/@AlanFrijns/Istimewa)
Sukabumi Memilih16 Juli 2024, 19:54 WIB

Kang Icak Buka Suara Soal Dukungan Golkar Ke Asep Japar di Pilkada Sukabumi

Politisi senior Golkar Jawa Barat, Phinera Wijaya, menyatakan bahwa partai Golkar memastikan akan mendukung kader dalam perhelatan Pilkada Kabupaten 2024.
Phinera Wijaya atau Kang Icak, Anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat | Foto : Asep Awaludin