SUKABUMIUPDATE.COM - Ratusan warga Myanmar turun ke jalan di Sittwe, negara bagian Rakhine, pada Selasa untuk menentang kehadiran komisi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia oleh kelompok keras Buddha terhadap suku kecil Muslim Rohingya.
Sembilan anggota komisi itu, yang diketuai mantan sekretaris jenderal PBB Kofi Annan, disambut teriakan dan ejekan saat mendarat di Rakhine, pusat kemelut tersebut, yang telah menewaskan ratusan warga Rohingya.
Nasib kelompok Rohingya memunculkan pertanyaan terhadap tekad pemimpin Myanmar Aung Suu Kyi terhadap hak asasi manusia dan menjadi masalah peka untuk Liga Nasional Demokrasi, partai pemenang besar dalam pemilihan umum pada tahun lalu.
Untuk menjawab kritik tersebut, Suu Kyi membentuk badan untuk memberikan saran kepada pemerintah terkait penyelesaian masalah Rohingya.
Badan itu beranggotakan tiga orang asing dan enam warga setempat.
Dalam unjuk rasa pada Selasa di Sittwe, warga lokal dan sejumlah biarawan Buddha mengatakan bahwa pembentukan komisi itu menunjukkan "bisa campur tangan asing".
"Kami ke sini untuk membantu menemukan gagasan penyelesaian dan rekomendasi," kata Annan kepada sejumlah pejabat lokal dan pemimpin komunitas Buddha di Rakhine. Pada saat bersamaan, suara pengunjuk rasa terdengar di dalam gedung pertemuan itu.
"Kami juga sadar akan adanya perlawanan, ketakutan, dan keraguan yang terus terjadi," kata dia.
Majelis rendah Myanmar pada Selasa tengah merundingkan untuk mengeluarkan tiga anggota asing dalam komisi Rohingya.
"Saya tidak ingin melihat ada orang asing dalam komisi itu. Saya ingin komisi yang terdiri dari orang-orang Rakhine," kata Kyaw Zin Wai, salah seorang pengunjuk rasa, kepada Reuters sambil menambahkan bahwa dua warga Rakhine dalam komisi Rohingya bukan merupakan "wakil" dari masyarakat negara bagian tersebut.
Komisi Rohingya rencananya akan berada di Rakhine selama dua hari untuk menemui perwakilan masyarakat setempat dan mengunjungi tempat penampungan para korban yang sempit, jarang dirawat, dan tidak layak. Mereka akan menyerahkan rekomendasi kepada pemerintah dalam beberapa bulan mendatang.
Lebih dari 100 orang tewas dan sejumlah pemukiman dibakar habis saat etnis lokal Rakhine bentrok dengan Muslim Rohingya pada 2012.
Hingga kini, sekitar 125.000 warga Rohingya masih belum bisa kembali ke rumahnya masing-masing karena dilarang otoritas. Mereka tinggal di tempat penampungan.
Suu Kyi pada bulan ini berencana mengunjungi Amerika Serikat untuk mengupayakan pencabutan sanksi ekonomi dan militer. Namun dia diperkirakan harus menjelaskan upayanya dalam menyelesaikan konflik di Rakhine.
Di dalam negeri, dia justru dikritik karena membentuk komisi Rohingya dua bulan lalu.
Unjuk rasa pada Selasa itu digalang partai politik terbesar di Rakhine, Partai Nasional Arakan (PNA). Mereka mengatakan bahwa orang asing dalam komisi itu tidak mengenal sejarah Rakhine.
