SUKABUMIUPDATE.com - Indonesia harus memiliki keyakinan dalam tiga tahun mampu swasembada kedelai. Apalagi Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya membuat kebijakan yang dapat meningkatkan produktifitas dan kemandirian sektor pangan dan energi.

"Presiden Jokowi telah meminta jajarannya membuat kebijakan agar produktifitas dan kemandirian sektor pangan ditingkatkan. Ini artinya, seluruh elemen pemerintah, baik kementerian maupun perbankan, khususnya BUMN, merealisasikan keinginan tersebut. Saya yakin, dalam tiga tahun swasembada kedelai akan terwujud karena kami punya ilmunya," kata pegiat ekonomi kerakyatan Ayep Zaki dalam keterangannya, Rabu (4/5/2022).

Ayep yang sudah belasan tahun berkecimpung di dunia pertanian ini menegaskan, dalam mencapai swasembada kedelai dibutuhkan keterlibatan stakeholder termasuk pihak swasta yang harus siap. "Jika hanya inisiatif petani dan praktisi saja yang turun ke sawah menanam kedelai, swasembada kedelai tidak mungkin terwujud," ucap dia.

Dengan berbekal pengalamannya di dunia pertanian, Ayep Zaki yang juga anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat ini menuturkan, secara teknis Indonesia sudah sangat siap swasembada kedelai. Namun masalahnya adalah sampai hari ini belum ada satu pun bank yang tertarik untuk membiayai budi daya kedelai. Ini harus menjadi perhatian secara khusus.

"Saya sudah dua tahun saya bergelut dengan budi daya kedelai, namun belum ada dukungan dari pihak perbankan. Padahal, bank harus mendukung budi daya kedelai sebagai bagian dari peningkatan produktifitas sektor pangan," kata Ayep.

Ayep Zaki mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian yang pada 2022 ini telah mencanangkan program budi daya kedelai seluas 352 ribu hektare. Menurutnya, ini sangat bagus untuk membangkitkan budi daya kedelai di Indonesia. 

"Tapi jangan lupa, libatkan juga pihak swasta mandiri yang akan menggunakan regulasi pendanaan dari perbankan. Karena jika hanya 352 ribu hektare tanaman kedelai, masih lama untuk menjadikan Indonesia berswasembada kedelai," terang Ayep.

Dijelaskan Ayep, paling tidak total tanah garapan untuk tanaman kedelai harus mencapai dua juta hektare, baik pemerintah maupun swasta dengan asumsi hasil per hektarenya mencapai satu setengah ton.  "Kemudian, presiden harus memberi perintah langsung agar seluruh instrumen pemerintah, dalam hal ini BUMN dan seluruh regulasinya mendukung."

Diterangkan Ayep, jika asumsi luas lahan tanaman kedelai untuk mencapai swasembada mencapai dua juta hektare, maka dibutuhkan anggaran dana sebesar Rp 8 triliun. Anggaran tersebut akan diserap untuk pengelolaan lahan per hektarenya yang mencapai Rp 4 juta. Dengan dua juta hektare lahan tersebut, setidaknya bisa melibatkan lima sampai 10 juta petani. 

"Di luar pengelolaan itu masih dibutuhkan dana tambahan untuk infrastruktur seperti gudang, mesin pengering, mesin pemilah kedelai besar dan kecil hingga mesin pemilah kualitas kedelai yang kalau ditotal bisa menelan anggran dua triliun. Insfrastruktur ini harus ada di semua daerah yang melakukan penanaman kedelai. Karena untuk mengangkut kedelai dari satu daerah ke daerah lain harus kedelai kering," papar Ayep. 

Ayep juga menegaskan, kinerjanya akan dilakukan secara simultan di seluruh Indonesia. Daerah mana saja yang menanam kedelai akan diakomodir. Maka dengan total 10 triliun, secara bertahap swasembada kedelai berhasil.

"Tapi yang jelas, perintah Presiden beserta dunia perbankan harus matching. Dalam hal ini perbankan harus turun tangan langsung. Paling tidak Bank BUMN dan bank swasta harus turut serta ambil bagian dalam program ini. Jika ini dijalankan, dalam tiga tahun optimis bisa swasembada kedelai," jelas Ayep.

Seperti diketahui, kebutuhan kedelai Indonesia mencapai kurang lebih tiga juta ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan lahan sekitar dua juta hektar tanaman kedelai. Untuk mencapai itu, ada program kerja tiga tahunan hingga swasembada kedelai bisa terwujud.

"Di tahun pertama, pastikan bibit harus terjamin. Jika bibit sudah tersedia, di tahun kedua mulai dilakukan penyebaran bibit secara bertahap di lahan seluas dua juta hektar tersebut.  Lalu baru di tahun ketiga, fokus pada evaluasi," papar Ayep.

Maka Ayep Zaki sangat berharap Pemerintah mendukung program tersebut agar menjadi bagian dari solusi kelangkaan kedelai untuk ketahanan pangan dan kepentingan bangsa. 

Jika Presiden sudah memerintahkan jajarannya, tambah Ayep, seharusnya semua pihak memberikan dukungan penuh. Mulai dari dunia perbankan harus mendukung, lembaga terkait mendukung, untuk duduk bersama membuat rencana strategis dan rencana teknis tiga tahun swasembada. 

"Program ini tidak perlu menggunakan dana APBN, cukup dengan dana regulasi yang ada, yaitu perbankan. Mari terbuka melihat kekurangan dalam penanganan swasembada kedelai dan segera carikan solusinya dengan melibatkan partisipasi warga yang berpotensi memberikan solusi. Saya bersama tim siap memberikan kontribusi kongkrit agar swasembada kedelai bisa terwujud melalui pembangunan ekosistem kedelai," kata Ayep Zaki.

SUMBER: SIARAN PERS